KabarMakassar.com — Persoalan drainase, bantuan sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi tiga keluhan utama warga yang disoroti Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti.
Tiga Kelurahan tersebut diantaranya kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalate atau yang dikenal dengan sebutan Mamarita.
Menurut Budi, persoalan banjir akibat sedimentasi drainase masih menjadi keresahan warga di sejumlah titik permukiman, khususnya kawasan yang berada di lorong-lorong padat penduduk. Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat perhatian melalui pengerukan drainase agar aliran air kembali lancar.
“Masih ada wilayah yang rawan banjir karena drainasenya belum dikeruk. Ini kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Budi, Kamis (21/05).
Tak hanya itu, legislator Fraksi Gerindra tersebut juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang disebut belum merata. Ia mengaku menerima laporan adanya warga yang sudah tidak lagi tinggal di wilayah tersebut namun namanya masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga lain yang dinilai layak justru belum terakomodasi.
Budi menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan data penerima bansos secara berkala agar distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
“Kalau ada penerima yang sebenarnya sudah pindah tapi masih terdaftar, berarti data ini harus segera diperbarui. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Selain bansos dan drainase, persoalan sampah juga ikut mencuat. Warga mengeluhkan armada pengangkut sampah yang dinilai sudah tidak memadai untuk melayani volume sampah rumah tangga yang terus meningkat.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Budi menilai penambahan armada menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan agar pelayanan persampahan tidak semakin terganggu.
“Ada armada yang sudah tidak layak beroperasi, sementara produksi sampah warga terus bertambah. Ini tentu harus jadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh persoalan yang disampaikan warga akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.
