KabarMakassar.com — Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024 digelar demi wujudkan Pilkada aman dan damai. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan agar tetap menjaga netralitas dan tegak lurus terhadap aturan yang berlaku.
“Hari ini kita berkumpul dan kita mengucapkan selamat, kita semua bisa berkumpul, bagaimana kita menjaga Sulsel tetap aman dan damai di tahun politik ini. Dan berpolitik secukupnya, bersaudara selamanya,” ujar Prof Zudan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (08/08).
Menurut Prof Zudan, ada sejumlah unsur yang harus bekerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini. Bagaimana kerjasama untuk memperkuat kembali yang pernah dilakukan saat Pilpres dan Pileg beberapa bulan lalu.
“109 hari lagi kita akan melakukan pemilihan kepala daerah. Sulsel provinsi yang besar, yang sudah matang. Untuk itu mari memperkuat kekompakan dan koordinasi antara Pemprov Sulsel dengan seluruh Forkopimda dan tentunya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu,” harap Prof Zudan.
Ia juga berpesan agar seluruh ASN, baik di Pemprov Sulsel maupun di kabupaten kota se-Sulsel betul-betul menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Demikian juga TNI Polri, memastikan keamanan selama proses Pemilu, sedangkan penyelenggara harus betul-betul tegak lurus kepada aturan dan undang-undang berlaku.
“Titip Pak Ketua, karena Ketua KPU sebagai penyelenggaraan harus tegak lurus pada aturan, rekan-rekan Bawaslu demikian juga Gakkumdu, kalau ada masalah silakan diselesaikan,” tegas Prof Zudan.
Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Andi Rian Djajadi menegaskan, pihaknya berkomitmen bagaimana menjaga keamanan di Pilkada, dan pihaknya sudah mulai melakukan operasi pengamanan Pilkada.
“Polisi di Polda Sulsel sudah standby mengamankan proses Pilkada serentak di seluruh Sulsel,” tuturnya.
Yang paling penting, kata Andi Rian, persaingan antara pendukung baik di tingkat provinsi maupun di 24 kabupaten kota se-Sulsel, harus betul-betul dipastikan tidak terjadi politik uang, penyebaran informasi bohong, kampanye hitam dan yang paling berbahaya intimidasi kepada masyarakat.
“Persaingan antara calon dan pendukungnya, bagaimana kerawanan politik uang bisa merusak demokrasi, dan penyebaran hoax, atau black campaign kemudian intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilih,” tegas Andi Rian.
Untuk itu, Andi Rian memastikan bahwa seluruh anggota kepolisian di Polda Sulsel maupun di seluruh kabupaten kota se-Sulsel harus betul-betul netral dalam menjalankan tugasnya.
“Saya pastikan berdasarkan peraturan, Polda Sulsel akan bersifat netral di Pilkada 2024 ini. Kita pastikan ini semua akan netral termasuk seluruh pengawas dalam menjalankan tugasnya,” tuturnya.
