KabarMakassar.com — Hujan yang terus mengguyur Kota Makassar kembali memicu banjir di sejumlah titik rawan di Kecamatan Manggala.
Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menilai banjir yang berulang di wilayah tersebut bukan semata akibat hujan lokal, melainkan limpasan dari Sungai Sambe yang berada di kawasan Romang Tangaya.
Menurut Hartono, pendangkalan Sungai Sambe menjadi salah satu faktor utama meluapnya air hingga merendam Blok 10, 8, dan 6 di Kelurahan Manggala.
“Banjir yang selama ini begitu parah melanda Kecamatan Manggala, khususnya di Blok 10, 8, dan 6, salah satu penyebabnya adalah pendangkalan Sungai Sambe,” jelasnya, Kamis (26/02).
Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Makassar untuk segera berkolaborasi melakukan pengerukan dan pembangunan tanggul di sisi barat sungai.
“Karena banjir itu limpasan air dari Sungai Sambe. Kalau dilakukan pengerukan dan dibangun tanggul, ini bisa sangat signifikan mengurangi banjir, terutama di Blok 10,” tegasnya.
Hartono menambahkan, letak geografis kawasan timur Makassar membuat Kecamatan Manggala kerap menerima kiriman air dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa saat curah hujan tinggi.
“Ini bukan semata hujan lokal, tapi limpasan dari wilayah hulu. Karena itu penanganannya harus lintas daerah,” ujarnya.
Akses Terputus dan Ancaman Buaya
Ia juga menggambarkan kondisi Kampung Romang Tangaya saat banjir. Dari Jembatan Kajenjeng menuju lokasi berjarak sekitar 2,5 kilometer. Ketika air meluap, akses darat terputus dan warga hanya bisa menggunakan perahu.
Selain banjir, warga juga dihadapkan pada ancaman buaya yang habitatnya berada di sekitar aliran sungai.
“Kalau ditanggul, air tidak lagi masuk ke pemukiman, dan buaya tetap di habitatnya. Ini juga demi keselamatan warga,” katanya.
Hartono menyebut, sekitar 300 hektar lahan persawahan di wilayah Tamangapa berpotensi terselamatkan jika normalisasi Sungai Sambe direalisasikan. Selama ini, petani kerap mengalami gagal panen karena sawah terendam banjir menjelang masa panen.
Namun, ia mengakui pengerukan sungai bukan perkara mudah. Selain membutuhkan koordinasi lintas pemerintah, persoalan lahan di sepanjang bantaran sungai juga menjadi tantangan karena adanya tuntutan kompensasi dari warga.
“Harus ada hitung-hitungan sharing anggaran antara kota, provinsi, dan balai besar Kementerian PU. Kalau ini selesai, dampaknya luar biasa bagi ekonomi pertanian kita,” tukasnya.
