KabarMakassar.com — Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di depan Balai Kota, mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Senin (15/09).
Tanpa pengawalan ketat, keduanya turun menemui massa mahasiswa dan berbaur di tengah kerumunan.
Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menjemput aspirasi warganya, khususnya mahasiswa, secara langsung dan egaliter. Seusai menyapa dan berdialog singkat, Appi-Aliyah kemudian mengundang massa HMI masuk ke Ruang Sipakatau untuk diskusi terbuka.
“Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Jika ini murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara kapan saja,” tegas Appi di hadapan aktivis HMI.
Appi menegaskan bahwa kritik mahasiswa tidak akan berhenti sebagai catatan, tetapi akan ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Ia memaparkan capaian Pemkot Makassar menekan angka pengangguran dari 12,8 persen menjadi 9,7 persen.
Program pelatihan vokasi akan terus diperluas untuk memastikan penurunan berlanjut. Pemkot juga telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi 81 ribu pekerja rentan, dengan target 100 ribu orang tahun ini. Selain itu, program jaminan hari tua dipersiapkan agar pekerja memiliki tabungan pensiun.
Appi menekankan pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai syarat dasar masuk dunia kerja. Pemkot menggandeng asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah, salah satunya di Lorong Tamalate.
Selain itu, Pemkot meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP. Sistem zonasi juga diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, termasuk SMP di Jalan Samiun. Untuk meringankan beban orang tua, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP.
“Sekolah bukan tempat bisnis. Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah,” ujar Appi.
Isu lingkungan juga mendapat perhatian. TPA Tamangapa yang hanya 19,1 hektare kini menampung sampah setinggi 16–17 meter dan diprediksi penuh dalam dua tahun.
Appi menyebut Pemkot telah melakukan penimbunan tanah (cover soil) untuk mempercepat proses kompos alami serta memperbaiki alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Sementara rencana pembangunan PLTSa masih dalam negosiasi ulang karena biaya tipping fee yang dinilai terlalu tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari.
“Kami mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua ember memisahkan organik dan non-organik itu sudah sangat membantu,” jelasnya.
Kritik HMI juga menyentuh soal krisis air bersih, khususnya di Tallo dan kawasan utara kota. Appi menjawab dengan memaparkan upaya Pemkot bersama PDAM dan Pemprov Sulsel memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang serta membangun sambungan baru di Jalan Pontiku.
“Dalam beberapa bulan ke depan, insya Allah masalah air di Tallo dan utara Makassar bisa kita carikan solusi,” kata Appi.
Menutup dialog, Appi menegaskan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda. Program MCH akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda.
Di sana, anak muda dapat belajar kewirausahaan, mengikuti job matching, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. “MCH bukan hanya tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling,” jelasnya.
Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menekankan bahwa setiap kebijakan lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan.
“Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif,” tandasnya.
