KabarMakassar.com — Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mendorong seluruh sekolah menengah atas dan kejuruan untuk menerapkan standar kejujuran dalam proses belajar-mengajar, termasuk dalam sistem penilaian.
Upaya ini merupakan bagian dari penanaman budaya integritas yang dimulai sejak hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menegaskan bahwa siswa harus dibentuk menjadi pribadi yang berani jujur.
Dia menyebut bahwa sekolah harus mulai membangun sistem yang menjadikan kejujuran sebagai fondasi utama dalam meraih prestasi, bukan melalui jalan pintas seperti menyontek.
“Nah, ini yang mau dibuatkan di sekolah semua, semua guru-guru segala macam, buat semacam standar di sekolah, minimal anak-anak berani jujur, jangan bohong,” ucap Iqbal, Senin (14/07).
Menurutnya, kejujuran bukan hanya tanggung jawab siswa, melainkan juga menjadi tugas semua elemen sekolah, mulai guru, kepala sekolah, hingga pengawas.
Dia berharap sekolah tidak hanya mengejar angka dalam hasil evaluasi belajar, melainkan juga membentuk karakter yang utuh.
Iqbal menilai bahwa masih banyak sekolah yang belum menaruh perhatian serius terhadap pentingnya membangun kultur jujur, terutama dalam konteks ujian dan penilaian.
Padahal, menurutnya, kejujuran harus menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pendidikan.
“Di SMA 1 misalnya, tidak ada lagi nilainya tinggi karena tidak menyontek. Itu kan semua yang perlu dibangun di sekolah,” tegasnya.
Penekanan pada pentingnya kejujuran ini juga sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat profil pelajar Pancasila.
Salah satu dimensi utama dalam profil tersebut adalah integritas, yang diwujudkan melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan adil.
Iqbal menekankan bahwa perubahan budaya sekolah tidak bisa dilakukan secara instan.
Ia berharap adanya konsistensi dari para pendidik untuk membimbing siswa dengan keteladanan dan pembiasaan yang baik sejak awal masuk sekolah.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga berencana memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik manipulasi nilai yang sering terjadi secara tersembunyi. Dia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian harus menjadi prioritas.
“Ini yang mau kita tingkatkan karena masih rendah kita ini terkait dengan bagaimana penerapan terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme di sekolah,” pungkasnya.
