Oleh Sri Marlina, Ketua Lembaga Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (LP3AI)
KabarMakassar.com — Kita sering bicara tentang kebangkitan bangsa. Kata itu megah, menggema di pidato, di poster hari besar, di lini masa setiap tanggal 20 Mei. Tapi kalau kita jujur, kebangkitan itu rasanya jauh. Jauh dari dapur ibu-ibu di gang sempit yang masih menghitung beras untuk tiga hari ke depan. Jauh dari tangan-tangan perempuan yang kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap disebut “tidak produktif” karena yang mereka lakukan tidak digaji.
Hari Kebangkitan seharusnya bukan sekadar peringatan masa lalu. Ia harus jadi pertanyaan buat hari ini: siapa yang belum ikut bangkit?
Data tidak berbohong. Di Indonesia, perempuan masih jadi kelompok yang paling rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Mereka bekerja di sektor informal tanpa jaminan, menanggung beban domestik tanpa pengakuan, dan sering berhenti sekolah karena keluarga memilih menyekolahkan anak laki-laki.
Ketika krisis datang, perempuanlah yang pertama dikorbankan dan terakhir dibantu. Kita menyebut ini struktur, tapi di balik kata itu ada nama, ada wajah, ada anak yang tidur tanpa makan malam.
Di sinilah letak kegagalan kita memahami makna “kebangkitan”. Kita mengira kebangkitan itu tentang gedung tinggi, ekspor naik, dan angka pertumbuhan hijau di layar TV. Padahal kebangkitan yang sesungguhnya dimulai ketika seorang ibu tidak lagi takut anaknya putus sekolah.
Ketika seorang perempuan bisa membuka usaha kecil tanpa dipalak pungli. Ketika upah kerja domestik diakui, dan keputusan di rumah bukan lagi keputusan sepihak.
Membebaskan perempuan dari kemiskinan bukan amal. Itu investasi. Studi Bank Dunia sudah berulang kali menunjukkan ketika perempuan punya akses ekonomi, uangnya kembali ke keluarga. Anak-anak lebih sehat, pendidikan lebih terjamin, kekerasan domestik menurun. Satu perempuan yang bangkit, bisa mengangkat lima orang di sekitarnya. Itu efek rantai yang tidak bisa dibeli dengan proyek mercusuar.
Tapi selama ini kita salah arah. Bantuan sering datang dalam bentuk sembako sesaat, foto untuk dokumentasi, lalu selesai. Perempuan tidak butuh dikasihani. Mereka butuh akses akses ke modal tanpa bunga mencekik, akses ke pelatihan yang relevan, akses ke ruang publik yang aman, dan akses ke keputusan. Kebangkitan tidak terjadi di podium. Ia terjadi di pasar tradisional jam 5 pagi, di balai desa saat rembug warga, di ruang rapat RT ketika perempuan berani bicara.
Jadi kalau kita benar-benar mau merayakan Hari Kebangkitan, mari mulai dari hal yang tidak glamor tapi nyata. Audit kebijakan kita apakah anggaran sudah berpihak pada perempuan miskin? Dengarkan mereka, bukan hanya bicara tentang mereka. Hapus hambatan birokrasi yang membuat usaha mikro milik perempuan mati sebelum jalan. Dan yang paling penting, ubah cara kita memandang kerja perempuan. Mengurus rumah, merawat anak, menjaga lansia itu kerja. Itu ekonomi. Itu pondasi bangsa. Yang hampir sebahagian besar masyarakat masih sangat maskulin menganggap semua itu bukan pekerjaan.
Kebangkitan bangsa tidak akan datang dari pidato. Ia akan datang ketika perempuan yang selama ini ditahan oleh kemiskinan akhirnya bisa berdiri tegak, berkata: “Hari ini aku bebas memilih masa depanku” dan saat itu terjadi, baru kita bisa bilang dengan jujur bahwa Indonesia benar-benar bangkit.
Bukan pesimis memulai dari atas tapi lebih optimis menjahit kebangkitan dari bawah pada perempuan pencetak generasi yang hari ini belum dilihat ataupun terlihat utuh.
