KabarMakassar.com — Banyaknya aktivitas jasa angkut di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi potensi besar untuk peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) setempat.
Hal itu diungkapkan oleh ketua Tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kaltara, Bastian Lubis. Menurutnya, selain potensi sumber daya alam, Kaltara juga bisa maju pesat dengan menerapkan regulasi retribusi Jasa angkut, seperti angkutan logistik, umum dan lain sebagainya.
"Melihat di sana daerah perairan, sehingga potensi PAD dari retribusi jasa angkutan cukup besar, nah inilah yang akan kami usulkan agar diterapkannya regulasi yang dapat mengatur itu. Termasuk dana CSR dari sejumlah perusahaan itu diharapkaan bisa membantu meningkatkan perekonomian agar IPM meningkat di sana," ujar Bastian Lubis saat ditemui di Ruang Kejanya, Sabtu (17/04).
Rektor Universitas Patria Artha ini juga menyebut, Provinsi Kaltara menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Sayang, pemerintah setempat selama ini belum maksimal mengelolanya. Bahkan cenderung salah kelola. Hal ini ditandai dengan rendahnya pendapat daerah yang masuk, serta menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
"Sejak 9 tahun lalu berdirinya Kalimantan Utara ini sudah Rp21,2 Triliun uang yang ada. Pendapat saya sebagai pakar keuangan negara melihat ada salah kelola sehingga sampai saat ini masih banyak OPD yang sewa kantor," ujarnya.
Sebelumnya, Bastian Lubis dikukuhkan sebagai Ketua TGUPP Kaltara berdasarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Gubernur, Zainal Arifin Paliwang pada 1 April 2022.
Bersama 10 anggota lainnya, emereka menyiapkan sejumlah program, salah satunya memperbaiki tata kelola keuangan Pemprov Kaltara yang dinilai amburadul.
Tak hanya itu, APBD Pemprov Kaltara dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kondisi ini, kata Bastian, jauh berbeda saat awal pemekaran. Kala itu, kemampuan fiskal Kaltara berada pada level sedang. Namun seiring waktu, kemampuan fiskal provinsi kedua terkaya di Indonesia itu terus menurun.
"Saya lihat kecenderungan di Kaltara makin menurun trendnya. Tahun ini dana dari pusat berkurang Rp300 miliar, tapi masih survive," ucapnya.
Karena itu, ia bersama tim TGUPP tahun ini akan menggenjot PAD sebesar Rp1,8 triliun. Caranya dengan membuat regulasi. Sebab menurutnya, Kaltara punya banyak aset yang bisa dimanfaatkan. Target lain yang akan digenjot adalah menekan kemiskinan serta stabilisasikan para eselon II, III dan IV.
"Ini tergantung kepala dinasnya. Kalimantara utara ini bagaikan raksasa tidur yang dikasi obat tidur. Dalam waktu 6 bulan ini harus berubah. Kalau tidak, kepala dinas harus dievaluasi," pungkas Bastian.
