KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka peluang investasi asing dalam sejumlah proyek strategis, termasuk transportasi massal, pembangunan jalan tol hingga pengolahan sampah menjadi energi (PSEL). Minat investor Jepang terhadap proyek-proyek tersebut mulai terlihat, meski sejumlah tahapan masih dalam proses kajian dan mekanisme pemerintah pusat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulsel, Asrul Sani, mengatakan ketertarikan Jepang terhadap peluang kerja sama terbuka pada sektor transportasi massal berbasis rel di kawasan Mamminasata.
Asrul mengungkapkan bahwa studi awal terkait pengembangan MRT sudah pernah dilakukan oleh perusahaan Jepang, Nippon Koei. Pemprov Sulsel pun masih mempertimbangkan hasil kajian tersebut.
“Jadi MRT, jalur kereta untuk kawasan Mamminasata, memang ada studi awalnya dilaksanakan oleh Nippon Koei. Ada tiga trase pilihannya. Dari Karebosi sampai dengan ke Bandara, ada satu trase itu dari Makassar Pettarani sampai dengan Gowa, ada yang langsung ke Ratulangi. Nah itu memang baru studi awal yang dilakukan oleh Nippon Koei, dan untuk Pemprov itu baru proses mempertimbangkan terkait dengan hasil kajian itu,” ungkapnya, Senin (04/05).
Ia menambahkan, pengembangan sistem transportasi berbasis rel memang telah menjadi bagian dari rencana jangka panjang pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata. Opsi moda transportasi seperti MRT maupun monorel masih dalam tahap perencanaan dan kajian lanjutan.
“Tapi kalau pengembangan kota, khususnya di kawasan Mamminasata, memang ada perencanaan untuk mengembangkan sistem transportasinya berbasis kereta. Mau itu monorail, mau itu MRT, itu memang bagian dari perencanaan,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur jalan, Pemprov Sulsel juga telah memiliki rencana pengembangan jaringan jalan tol yang terintegrasi dalam konsep pengembangan Mamminasata. Sejumlah trase telah disiapkan sebagai bagian dari perencanaan tersebut.
Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar, ada tiga trase terkait rencana pembangunan jalan tol di kawasan Mamminasata.
“Ada dari CPI sampai dengan Takalar. Ada juga dari Petarani masuk ke Alauddin sampai dengan Takalar. Ada juga yang dari Makassar yang tengahnya tol existing sekarang dari Untia mutar sampai dengan Maros. Nah itu memang ada di perencanaan pembangunan perkotaan Mamminasata,” paparnya.
Terkait skema pembiayaan, kata Asrul, Pemprov Sulsel menyatakan terbuka terhadap berbagai model kerja sama, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun skema business to business (B2B) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pada prinsipnya iya (terbuka). Ada macam-macam skemanya, bisa KPBU, Bisa juga business to business melalui BUMD. Seperti yang di Jakarta, MRT itu kan BUMD-nya jakarta. Jadi bukan KPBU tapi business to business. Jadi ada beberapa pilihan,” jelasnya.
Selain dua proyek tersebut, pihak Jepang juga disebut memiliki ketertarikan terhadap proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sulsel yang cukup besar. Namun, pelaksanaan proyek tersebut tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan mekanisme penunjukan oleh pemerintah pusat.
“Memang berminat. Cuma kalau merujuk Perpres 109 itu 2025, prosesnya itu berproses di Danantara. Danantara yang proses penunjukannya melalui tender, dan arah lelangnya untuk penunjukan siapa yang melaksanakan proyek PSEL-nya. Jadi diarahkan untuk koordinasi ke danantara,” pungkas Asrul Sani.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menerima kunjungan perwakilan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Mr. Ohashi Koichi, bersama Penasehat JICA Wilayah Sulawesi, Mr. Shintani Naoyuki yang membahas peluang kerja sama di sektor infrastruktur dan pengembangan energi ramah lingkungan.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam pertemuan tersebut, Jufri menyampaikan bahwa pembahasan mencakup sejumlah peluang kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
“Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerja sama, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol maupun transportasi massal,” ujarnya.
Skema KPBU dinilai sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan tanpa membebani anggaran daerah secara langsung, sekaligus membuka ruang partisipasi investasi.
Selain itu, turut dibahas perkembangan sejumlah proyek strategis di Sulsel, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) sebagai bagian dari solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
