KabarMakassar.com — Pemerintah pusat menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah secara nasional di tengah capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada tahun berjalan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, hingga kuartal III tahun ini, realisasi pendapatan APBD nasional baru mencapai 68%, sementara belanja daerah tertahan di angka 57%.
Hal itu disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah se-Sulawesi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10).
Rakor ini dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta para sekda, bupati, dan wakil bupati se-Sulawesi.
“Data nasional menunjukkan masih banyak daerah yang belum mengoptimalkan serapan anggarannya. Pendapatan daerah sudah 68%, tapi belanja baru 57%. Artinya, uang publik belum bekerja maksimal untuk rakyat,” kata Bima Arya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perputaran ekonomi di tingkat lokal. Padahal, kata Bima, belanja daerah menjadi motor utama penggerak perekonomian di banyak wilayah.
“Kalau belanja daerah lambat, maka pembangunan ikut tertahan. Padahal, 34% dari perputaran ekonomi nasional itu bersumber dari belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah,” tegasnya.
Bima juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12% patut diapresiasi, namun harus diimbangi dengan kinerja fiskal daerah yang lebih agresif.
“Angka 5,12% itu menunjukkan ketahanan ekonomi kita kuat di tengah tekanan global. Tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana daerah bisa mempercepat belanja agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata,” ujarnya.
Wamendagri memaparkan empat langkah strategis nasional yang harus dijalankan daerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi:
“Pertama, percepatan realisasi APBD agar ekonomi rakyat segera bergerak. Kedua, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Ketiga, sinkronisasi Program Strategis Nasional (PSN) dengan prioritas daerah. Dan keempat, percepatan investasi melalui kemudahan perizinan,” jelasnya.
Bima menambahkan, untuk memperkuat daya dorong fiskal daerah, Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp43 triliun yang akan disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun.
“Tambahan Rp43 triliun ini kami arahkan untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dasar, pangan, dan pelayanan publik. Ini bentuk dukungan konkret agar daerah punya ruang fiskal lebih luas,” ujar Bima.
Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi prioritas pemerintah pusat menjelang akhir tahun anggaran. Ia juga meminta kepala daerah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan setiap rupiah anggaran terserap dengan baik.
“Tantangan kita bukan hanya bagaimana uangnya ada, tapi bagaimana uang itu cepat sampai dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
