KabarMakassar.com — Wakil Bupati (Wabup) Bantaeng, H. Sahabuddin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dengan dihadiri oleh jajaran kepala daerah dan pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan”. Tema tersebut dipilih sebagai representasi upaya pemerintah dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan yang secara khusus berpihak pada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Hadirnya Wakil Bupati Bantaeng dalam forum ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk terus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan provinsi guna menekan angka kemiskinan di Butta Toa.
Dalam sambutannya, Sekda Prov. Sulsel, Jufri Rahman, menekankan pentingnya kolaborasi antar-wilayah agar program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara sistematis.
Ia menyampaikan harapan besar agar Musrenbang Tematik ini tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan mampu melahirkan solusi konkret bagi persoalan ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan,” ujar Jufri Rahman.
Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih tajam dalam memetakan sasaran bantuan dan pemberdayaan. Fokus utama adalah menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana masyarakat di lapisan terbawah turut merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah.
Partisipasi aktif Pemkab Bantaeng dalam penyusunan rencana tahun 2027 ini menjadi langkah awal untuk memastikan program pengentasan kemiskinan di masa depan berjalan lebih efektif, adil, dan menyentuh akar persoalan di lapangan.
