kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Realisasi Anggaran BMKG Baru 48,38 Persen, DPR Ingatkan Risiko Layanan Terhambat

Realisasi Anggaran BMKG Baru 48,38 Persen, DPR Ingatkan Risiko Layanan Terhambat
Ilustrasi Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), (Dok: Ist).

KabarMakassar.com — Hingga akhir Agustus 2025, realisasi anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tercatat masih rendah, hanya 48,38 persen secara keuangan dan 56,27 persen secara fisik.

Capaian ini memicu kritik tajam dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty.

“Ini artinya ada persoalan serius. Keterlambatan akibat relaksasi blokir bisa mengganggu kinerja BMKG secara keseluruhan,” tegas Saadiah, Rabu (27/08).

Politisi PKS asal Maluku itu menilai, lemahnya realisasi anggaran berdampak langsung pada minimnya informasi cuaca ekstrem yang akurat. Padahal, masyarakat pesisir dan petani sangat bergantung pada peringatan dini dari BMKG.

Ia mengungkapkan, tren korban jiwa nelayan justru meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya akibat keterbatasan informasi cuaca harian.

“Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga kerugian ekonomi. Nelayan butuh informasi yang bisa diakses dengan mudah, baik lewat aplikasi maupun media lokal,” ujarnya.

Saadiah mendorong BMKG agar segera menyelaraskan timeline kerja dengan siklus APBN. Menurutnya, kontrak tahun jamak untuk pengadaan teknologi strategis bisa menjadi solusi untuk menghindari bottleneck tahunan.
“Kalau ini tidak segera diperbaiki, kita akan selalu terjebak di persoalan serapan anggaran di tengah tahun yang rendah,” tambahnya.

Tak hanya BMKG, Basarnas juga mendapat sorotan. Menurut Saadiah, lembaga penyelamat ini menghadapi tantangan besar karena kinerjanya sepenuhnya bergantung pada dana APBN.

“Basarnas bekerja 1×24 jam, tapi kalau hanya mengandalkan APBN, banyak proses bisa terhambat. Harus ada skema pendanaan lain yang fleksibel untuk kondisi darurat,” jelasnya.

Saadiah juga menekankan perlunya transparansi dalam serapan anggaran Basarnas. Publik, katanya, berhak mengetahui berapa besar dana yang terserap, bagaimana tren penggunaannya, dan seberapa efektif alokasi tersebut untuk mendukung kesiapan menghadapi bencana.

“Kita perlu tahu secara terbuka penggunaan anggaran Basarnas, apakah efektif dan benar-benar siap saat bencana datang,” pungkasnya.

error: Content is protected !!