KabarMakassar.com — Sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Makassar Half Marathon (MHM) dijawab pihak penyelenggara dengan klaim dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi kota Makassar.
Pernyataan itu muncul setelah Anggota Pansus LKPJ DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mempertanyakan penggunaan APBD untuk event yang juga memperoleh pemasukan dari sponsor dan biaya registrasi peserta.
Inisiator MHM, Arief Rachman Nur, menjelaskan dukungan anggaran pemerintah bukan sekadar biaya penyelenggaraan event olahraga, melainkan stimulus untuk menjaga kualitas dan keselamatan ajang yang kini masuk kalender sport tourism nasional.
“Dukungan pemerintah merupakan stimulus strategis agar MHM dapat mempertahankan standar keselamatan tertinggi. Sinergi antara kontribusi publik dan dukungan kebijakan ini sangat krusial agar event ini kompetitif secara global sekaligus aman bagi seluruh peserta,” kata Arief, kepada awak media di Cafe Camell, Sabtu (09/05).
Pihak penyelenggara menilai ukuran manfaat MHM tidak bisa hanya dilihat dari pos anggaran, melainkan dari efek berantai terhadap perekonomian lokal. Tahun ini, MHM diproyeksikan menghadirkan hingga 20 ribu orang ke Makassar, terdiri dari 12 ribu peserta dan pendamping.
Melihat lebih dari separuh peserta berasal dari luar daerah, penyelenggara memperkirakan belanja harian pengunjung berkisar Rp580 ribu hingga Rp2 juta per orang, dengan rata-rata masa tinggal tiga hari. Dari hitungan itu, perputaran uang di Makassar diprediksi mencapai Rp35 miliar hingga Rp120 miliar.
“MHM bukan sekadar lomba lari. Kehadiran ribuan pelari menciptakan dampak langsung bagi hotel, transportasi, UMKM kuliner, hingga tenaga kerja harian di Makassar,” ujar Arief.
Ia menjelaskan anggaran penyelenggaraan digunakan untuk memastikan standar event tetap terjaga, termasuk layanan medis dengan peralatan life support, sertifikasi resmi rute lomba, manajemen penutupan jalan, marshal terlatih, sistem timing digital, hingga penyediaan titik hidrasi sesuai standar lomba internasional.
Memasuki tahun kelima, MHM 2026 disebut semakin memperkuat posisinya sebagai event lari terbesar di kawasan timur Indonesia. Antusiasme peserta juga tinggi, dengan 11 ribu slot dari total 12 ribu kuota telah terisi, termasuk peserta mancanegara dari Amerika, Jerman, Jepang, hingga Afrika.
Penyelenggara menilai MHM telah berkembang menjadi instrumen promosi kota sekaligus penggerak ekonomi baru berbasis sport tourism.
“Kami ingin membuktikan Makassar mampu menjadi tuan rumah event profesional yang tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah,” tukas Arief.
Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mempertanyakan besarnya penggunaan dana daerah untuk event olahraga tersebut di tengah masih banyak persoalan pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih mendesak.
“MHM ini bagus untuk promosi Makassar dan kami mendukung kegiatan olahraga. Tapi yang jadi pertanyaan, kegiatan ini juga punya sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, sementara APBD yang dipakai masih sangat besar, Rp2,5 miliar,” kata Azwar.
Menurutnya, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk event lari menjadi kontras ketika masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Anak sekolah kita masih ada yang tidak bisa sekolah, masyarakat sakit juga masih banyak yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Azwar menilai event olahraga tetap bisa dilaksanakan, namun skema pembiayaannya perlu dievaluasi agar tidak terlalu membebani APBD.
“Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi. Bahkan kalau perlu dievaluasi total,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keuntungan yang diperoleh penyelenggara dari sponsor dan biaya registrasi peserta, sehingga menurutnya pemerintah cukup berperan sebagai fasilitator tanpa harus menggelontorkan anggaran besar.
“Mereka sudah dapat sponsor, dapat biaya pendaftaran peserta, lalu masih dibantu APBD miliaran rupiah. Mestinya pemerintah cukup memfasilitasi saja,” katanya.
Dalam forum pembahasan tersebut, Azwar bahkan meminta agar program MHM dimasukkan sebagai catatan khusus dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Makassar.
“Kalau bisa ini jadi catatan khusus dalam LKPJ, bahkan dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak efektif,” lanjutnya.
