KabarMakassar.com — Temuan mengejutkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Dari hasil analisis terhadap 10 juta rekening penerima selama enam bulan, tercatat 41.479 penerima bansos berasal dari kelompok yang dinilai sudah mapan secara ekonomi.
Rinciannya, sebanyak 28.000 karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 7.479 dokter, dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial teridentifikasi menerima bansos yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat miskin.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, menyebut temuan ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan validasi ulang data penerima.
“Selama ini, persepsi umum karyawan BUMN adalah memiliki kesejahteraan yang layak. Jika mereka tercatat menerima bansos, ini perlu dipastikan apakah memang berhak atau murni kesalahan data,” tegasnya, Minggu (10/8).
Menurut Kiai Maman sapaan akrabnya penyaluran bansos yang salah sasaran berpotensi melenceng dari tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu. Ia menegaskan, bantuan harus tepat kepada warga miskin dan benar-benar membutuhkan.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPR itu menilai, keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci pembenahan penyaluran. DTSEN merupakan hasil integrasi tiga basis data besar, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik BKKBN dan Kemenko Perekonomian.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Jangan sampai kasus 28 ribu pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan 6.000 eksekutif ini terulang,” pungkasnya.
