KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meningkatkan kewaspadaan terhadap infiltrasi paham ekstrem dan radikalisme yang kini marak menyusup melalui media sosial, konten daring, hingga permainan digital.
Fenomena ini menjadi perhatian serius lantaran generasi muda dinilai paling rentan terpapar ideologi tersebut.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fatur Rahim, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi preventif Pemkot dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja.
“Dunia maya dan sebagainya, seiring kemajuan teknologi, kita juga harus memperkuat dan mem-backup agar tidak terjangkit yang namanya ‘nabi-nabi palsu’ dan sejenisnya,” ujar Fatur saat pertemuan dengan Densus 88 bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (14/10).
Ia mengungkapkan, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan Densus 88 Antiteror bukan hal baru, namun ke depan perlu diperkuat seiring perubahan pola penyebaran radikalisme yang semakin canggih dan terselubung di ruang digital.
“Kolaborasi ini penting, dan yang sudah berjalan selama ini perlu kita tingkatkan. Artinya, dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi, penanganan kita juga harus makin melebar,” jelasnya.
Menurut Fatur, Pemkot tidak bisa bergerak sendiri dalam menghadapi ancaman ideologi ekstrem. Diperlukan sinergi lintas dinas, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat agar pengawasan serta edukasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Secara tugas, pemerintah hadir di mana-mana untuk menjaga anak-anak kita ke depan. Jadi, penanganan dan perbaikan itu akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan Densus 88, turut dibahas penguatan pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan di masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyebaran ajaran intoleran maupun paham radikal yang memanfaatkan ruang keagamaan.
“Ini bagian dari seluruh komponen pemerintah kota yang memang harus bergerak bersama-sama. Artinya, ada juga pengawasan pada materi ceramah atau kegiatan keagamaan yang dilakukan. Pasti ada peran dari dinas terkait seperti Dinas Penanggulangan Anak, Dinas Sosial, dan lainnya,” jelas Fatur.
Selain itu, Pemkot Makassar menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan pelajar dan remaja. Upaya ini menjadi benteng utama agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh propaganda ekstrem melalui media sosial maupun game online yang kerap disusupi pesan ideologis tersembunyi.
“Secara spesifik hal itu belum kami bahas, tetapi secara umum dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Kominfo, sudah memberi edukasi-edukasi yang baik,” kata Fatur.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar bersama Densus 88 dan aparat keamanan terus memperkuat komunikasi dengan lurah, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan sebagai bagian dari sistem deteksi dini radikalisme di tingkat akar rumput.
“Sinergi ini kami harapkan dapat memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ideologi ekstrem dan ideologis di wilayah perkotaan,” tutupnya.
