KabarMakassar.com — Rencana audit kerusakan Gedung DPRD Makassar pascakebakaran besar beberapa waktu segera mendapat kepastian. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar memastikan proses audit baru akan dimulai pekan ini setelah sebelumnya tertunda.
Kepala Bidang Prasarana Dinas PU Makassar, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena kondisi gedung pasca kebakaran masih menyisakan hawa panas dan belum aman untuk dilakukan pemeriksaan detail.
“Jadi kami sebenarnya belum turun, karena kondisi di lapangan itu masih ada hawa panas. Makanya audit baru bisa dimulai pekan ini,” jelas Hajar, Senin (09/09).
Audit kali ini tidak dilakukan sepihak. Dinas PU Kota Makassar menggandeng tim ahli dari Politeknik Ujung Pandang untuk melakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan. Hajar menyebut, langkah ini penting agar hasil audit lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya.
“Makanya kita akan libatkan Poltek Ujung Pandang, supaya ada kajian akademis juga,” terangnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar telah lebih dulu meninjau lokasi kebakaran. Namun, hasil kajian awal kementerian belum disampaikan secara detail kepada Pemerintah Kota maupun Sekretariat DPRD.
“Kemarin sudah ada spesifikasi awal terkait audit bangunan dari balai besar Kementerian PU, tapi kami belum tahu hasilnya karena mereka baru sebatas datang,” kata Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba.
Rahmat mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil resmi dari audit Kementerian PU maupun rencana tindak lanjut yang akan ditempuh. Opsi yang terbuka ada dua: rehabilitasi berat terhadap gedung yang ada, atau pembangunan ulang total.
“Soal kerugian gedung, kita masih menunggu informasi resmi. Apakah nanti dilakukan rehabilitasi berat atau justru dibangun ulang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Gedung DPRD Makassar memang sudah berusia tua. Dibangun sejak 1987, usia bangunan kini hampir mencapai empat dekade. “Kalau melihat kondisi bangunan, memang ini bangunan lama. Jadi opsi membangun kembali itu cukup terbuka,” tambahnya.
Rahmat juga menyebutkan bahwa gedung DPRD ini telah tercover asuransi. Dengan begitu, ia optimistis proses pemulihan bisa lebih ringan karena ditopang bantuan dari pusat maupun klaim asuransi.
“Ini juga gedung terasuransi, jadi kemungkinan pembangunan kantor bisa dibantu oleh pusat. Kombinasinya bisa dari klaim asuransi ditambah bantuan pemerintah pusat,” tandasnya.
