KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti penyesuaian anggaran di sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham menegaskam bahwa pihaknya akan melakukan pengawalan ketat terkait SIPD tersebut, agar tidak berimbas negatif pada pelayanan publik.
“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah instruksi pemerintah pusat, tetapi jangan sampai ada penyesuaian yang merugikan masyarakat. Setiap perubahan di SIPD harus benar-benar dikaji agar tetap sesuai aturan dan kebutuhan daerah,” kata Ari kepada awak media, Senin (17/03).
Ia juga menekankan, untuk pengelolaan SIPD harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya.
Ari mengingatkan bahwa sistem ini seharusnya mempermudah perencanaan anggaran, bukan justru menjadi hambatan dalam merealisasikan program prioritas.
Selain itu, ia menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama dalam penyesuaian anggaran.
“Kami tidak ingin melihat sekolah kekurangan fasilitas atau rumah sakit mengalami kendala operasional hanya karena penyesuaian anggaran di SIPD. Pemerintah harus memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi ini juga berdampak langsung pada berbagai kegiatan DPRD Makassar. Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain Ahmad, mengungkapkan bahwa beberapa program yang sebelumnya rutin dilakukan kini terpaksa dikurangi atau bahkan dihapus.
Menurutnya, hal ini bisa mempengaruhi efektivitas kerja DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami tetap menjalankan tugas sebaik mungkin dengan anggaran yang tersedia. Namun, kami berharap pemerintah kota juga bisa mencari solusi agar fungsi legislasi dan pengawasan tidak terganggu,” ujarnya.
Dengan adanya penyesuaian anggaran ini, DPRD Makassar berharap pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan mencari solusi terbaik agar efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik.
