KabarMakassar.com — Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026 menjadi momentum refleksi bagi berbagai pihak, termasuk legislatif, untuk kembali menyoroti kondisi dan kesejahteraan para pekerja di Sulawesi Selatan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mallarangan Tutu, menegaskan bahwa buruh memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi buruh, mulai dari kepastian kerja, upah yang layak, hingga perlindungan sosial yang belum sepenuhnya optimal.
“Buruh adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya secara layak, baik dari sisi upah, jaminan kerja, maupun perlindungan sosial,” ujarnya, Minggu, (03/05).
Ia juga menyoroti kondisi tenaga kerja di sektor informal dan industri padat karya yang dinilai masih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Selain itu, fenomena outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek juga menjadi perhatian karena berdampak pada stabilitas kehidupan buruh.
Mallarangan menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai regulator yang tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan dengan baik di lapangan.
“Regulasi yang baik harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Jangan sampai aturan hanya bagus di atas kertas, tetapi tidak dirasakan oleh para pekerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan juga menjadi kunci agar buruh mampu bersaing di tengah dinamika dunia kerja yang terus berubah.
“Ke depan, kita ingin buruh tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaya, memiliki kompetensi, dan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tambahnya.
Ia berharap peringatan Hari Buruh tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi benar-benar menjadi titik dorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja, sekaligus memperkuat keadilan sosial di Sulawesi Selatan.
