KabarMakassar.com — Upaya pengentasan anak tidak sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan menunjukkan progres signifikan. Dinas Pendidikan Sulsel mencatat sekitar 60 ribu anak telah kembali bersekolah dari total lebih dari 170 ribu ATS yang terdata.
Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Mustaqim, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
“Yang terdata terakhir ini saya cek, itu kurang lebih 60 ribu yang sudah kembali bersekolah untuk semua jenjang. Bukan hanya SMA, tetapi SD, SMP, bahkan ada yang masuk di PKBM yang paket-paket itu,” ujarnya, Senin (04/05).
Menurutnya, peningkatan jumlah anak yang kembali bersekolah ini mengalami lonjakan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah ATS yang berhasil dikembalikan masih berada di kisaran 40 ribu anak.
“Progress 2025 kemarin ini kan artinya ada sedikit keberhasilan dengan melibatkan pemerintah desa, kalau sebelumnya itu mungkin waktu 2024 ada 40.000 yang kembali. Ini sudah mencapai 60.000-an, berarti signifikan peningkatannya,” jelasnya.
Mustaqim menekankan bahwa keterlibatan pemerintah desa menjadi salah satu faktor kunci dalam percepatan pengembalian ATS ke bangku pendidikan.
“Jadi kalau kita melihat peran pemerintah desa, ini memang betul-betul perannya diharapkan di sana, karena yang kebanyakan memang yang di desa-desa ini, yang banyak menjadi ATS memang ada di desa,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah desa dilibatkan melalui sistem pendataan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan program pemerintah provinsi dan dukungan UNICEF.
“Jadi ada semacam operator desa yang sudah disiapkan dan diberi akun untuk mendata melalui aplikasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF,” ungkapnya.
Selain pendekatan berbasis data, pemerintah juga menjalankan berbagai program afirmasi untuk mendorong anak kembali bersekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu.
“Program Pemprov juga itu kan ada beasiswa. Bahkan kalau melihat alasan waktu verifikasi kemarin, itu kan ada yang dengan alasan bahwa tidak punya pakaian seragam lah atau apalah, meski presentasinya kecil. Nah, mulai untuk tahun lalu itu kita sudah salurkan juga bantuan pakaian untuk anak afirmasi yang betul-betul tidak mampu,” tuturnya.
Tak hanya itu, jalur pendidikan alternatif seperti sekolah rakyat juga menjadi solusi bagi anak yang sebelumnya putus sekolah. Mustaqim menyebut, sekolah rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjangkau anak-anak dari kelompok rentan, terutama yang masuk kategori desil rendah.
“Kemudian yang masuk di sekolah rakyat kan juga sudah banyak. Tinggal di asrama, kemudian dibiaya. Kemudian ada juga beasiswa bagi anak yang betul-betul memang yang tidak mampu,” lanjutnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pendataan ATS, termasuk kemungkinan data ganda antara sistem di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen) dan EMIS (Education Management Information System) milik Kementerian agama yang membawahi madrasah dan pesantren
“Jadi kadang ada anak-anak yang double-double datanya, ada yang datanya di Emis, ada juga yang terdata di Dapodik sehingga terbacalah bahwa ini masuk ATS. Sementara anaknya kan satu saja. Tapi itu salah satu faktor, bukan semua,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov Sulsel menargetkan tambahan 40 ribu anak dapat kembali bersekolah pada 2026, sehingga total ATS yang berhasil ditangani bisa mencapai sekitar 100 ribu anak.
“Target kita di 2026 ini kalau bisa kembali itu 40 ribu lagi, dari 170 ribu.Kalau kembali lagi 40 ribu di 2026 berarti sudah 100 ribuan. Berarti dianggap ada peningkatan yang signifikan,” pungkasnya.
