KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus mematangkan langkah pencegahan rasuah di lingkungan birokrasi. Terbaru, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan pendalaman risiko korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Bupati Jeneponto.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, didampingi Kasatgas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tribudi Rochmanto beserta tim. Turut hadir Asisten I Setda Jeneponto Mustakbirin serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Kasatgas KPK RI Tribudi Rochmanto menekankan bahwa benteng pertahanan utama melawan korupsi adalah komitmen pimpinan yang kuat.
Ia menegaskan agar seluruh jajaran perangkat daerah konsisten menjalankan upaya pencegahan tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi serta menutup celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” tegas Tribudi Rochmanto di hadapan para pejabat Pemkab, Rabu (29/4).
KPK juga membedah materi krusial terkait identifikasi dan mitigasi risiko korupsi. Fokus utama diberikan pada sektor-sektor yang dinilai rawan atau strategis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, hingga kualitas pelayanan publik.
Gayung bersambut, Bupati Jeneponto H. Paris Yasir menyatakan komitmen penuhnya untuk bersinergi dengan lembaga antirasuah tersebut. Baginya, pendampingan dari KPK adalah momentum emas untuk bersih-bersih birokrasi.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperbaiki sistem, meningkatkan integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Paris Yasir.
Tak hanya sekadar seremoni, Rakor ini dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam. Tim KPK bersama para peserta rapat memetakan potensi risiko korupsi di masing-masing perangkat daerah guna merumuskan langkah pencegahan yang taktis dan strategis.
Melalui kolaborasi intensif ini, Pemkab Jeneponto dan KPK RI berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga bersih dan akuntabel di mata masyarakat.
