KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Danny Pomanto, menyoroti empat poin utama dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2026.
Acara yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton pada Kamis (30/01) ini menjadi ajang penting dalam menyusun arah pembangunan kota, terutama menjelang pergantian kepemimpinan.
Menurut Danny, RKPD 2026 bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga harus menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan saat ini dengan visi pemerintahan baru.
“RKPD ini akan menjadi pedoman untuk pemerintahan yang baru nanti. Maka dari itu, kita perlu mempertimbangkan masukan dari mereka agar program-program bisa berjalan selaras,” ungkapnya.
Di tengah pembahasan perencanaan pembangunan, Danny juga menyinggung situasi politik Makassar yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilwalkot.
“Saat ini proses hukum masih berjalan, jadi kita tunggu sampai tanggal 11. Setelah ada keputusan yang tetap, barulah kita bisa melihat bagaimana langkah selanjutnya,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah kota tetap harus bergerak. Semua program yang sudah ada perlu segera dieksekusi tanpa harus terjebak dalam perencanaan yang berlarut-larut.
“Jangan terus-menerus membahas hal yang sama tanpa ada tindakan nyata. Kalau ada drainase yang tersumbat, ya langsung bersihkan. Tidak perlu menunggu perencanaan baru setiap tahun,” tegasnya.
Danny juga mengingatkan pentingnya beradaptasi dengan tren kebijakan baru, termasuk dalam upaya dekarbonisasi. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan agar kebijakan ini bisa berjalan dengan efektif di Makassar.
“Kita harus melihat aturan mana yang perlu disesuaikan agar kebijakan dekarbonisasi ini bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya inovasi dalam kebijakan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa RKPD harus mampu menghasilkan kebijakan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perencanaan yang hanya sekadar ada di atas kertas tanpa dampak nyata bagi keuangan daerah itu sia-sia. Harus ada langkah konkret untuk meningkatkan PAD,” tandasnya.
Danny juga berharap program-program yang telah terbukti efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dapat tetap dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
“Kalau programnya sudah terbukti berhasil dan diakui nasional maupun internasional, kenapa harus diganti? Yang baik seharusnya diteruskan,” katanya.
Beberapa program yang menurutnya layak untuk dilanjutkan antara lain:
- Home Care, layanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat
- Makassar Low Carbon City, program pengurangan emisi karbon
- Indeks urbanisasi yang sudah mendapat pengakuan global
- Lorong Wisata, yang terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat
Namun, ia menyadari bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintahan yang akan datang.
“Semua tergantung pemerintahan baru nanti. Tapi kalau sudah ada program yang terbukti berhasil, untuk apa mencari yang lain?” tutupnya.
