KabarMakassar.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, mengajak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berkolaborasi dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa).
Selain itu, kolaborasi di Aula Kantor Dinas PMD Jeneponto ini juga menggelar kegiatan Program Penerangan Hukum.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Baharuddin, Kepala Seksi Intelijen, M. Zahroel Ramadhana, Kasubsi II Intelijen Fathir Bakkarang, Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Jeneponto, Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Selatan, Kabid. Desa, serta Para Pendamping lokal.
Dalam pembukaan acara, Kadis PMD, Baharuddin mengatakan ada beberapa permasalahan hukum pengelolaan Dana Desa di daerah sehingga dibutuhkan peran Kejaksaan RI dalam melakukan pengawalan Dana Desa.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jeneponto, M. Zahroel Ramadhana juga mengungkapkan hal senada yang disampaikan Kadis PMD.
“Masih ada beberapa kepala desa dan perangkat desa yang tersangkut penyimpangan penggunaan dana desa. Ada masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pengaduan masyarakat terkait penyaluran Dana Desa,” kata Kepala Seksi Intelijen, M. Zahroel Ramadhana, Senin (17/02).
Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk meminimalisir AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) terkait pengelolaan Dana Desa.
“Jadi tolong dilakukan pengisian data dan dokumen pada aplikasi dengan benar. Karena data ini juga akan menjadi pertimbangan pimpinan dalam memgambil kebijakan, khususnya permasalahan di tingkat desa,” tutup Zahroel.
