KabarMakassar.com — Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah tudingan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat sasaran, meski mengakui cakupan layanan belum menyentuh seluruh target penerima manfaat di daerah ini.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani Syaukani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan dan polemik MBG di DPRD Sulsel, Senin (11/05).
BGN menjawab kritik soal ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil, hingga polemik penggunaan anggaran pendidikan dalam pembiayaan program.
Handayani menjelaskan, target penerima manfaat MBG di Sulawesi Selatan mencapai 2.504.000 orang. Namun hingga kini, realisasi layanan baru menjangkau 1.970.101 penerima manfaat.
“Kalau disampaikan ada yang belum terlayani, itu bisa jadi karena di wilayah tersebut belum ada SPPG yang beroperasi atau belum ada layanan yang menjangkau kelompok tersebut,” kata Handayani.
Menurutnya, sasaran program ini terbagi dalam dua kelompok besar, yakni peserta didik mulai PAUD hingga kelas 3 SMA, baik negeri, swasta maupun pesantren, serta kelompok 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia menegaskan kondisi belum terjangkaunya sebagian penerima tidak otomatis berarti program salah sasaran.
“Bukan berarti tidak tepat sasaran, tapi memang cakupan layanan kami belum sepenuhnya menjangkau semua target,” ujarnya.
BGN juga menepis tudingan kurang transparan terkait pengelolaan program yang belakangan diramaikan isu markup anggaran hingga dugaan korupsi.
Handayani menyebut setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan sistem manajemen operasional internal yang mencatat produksi harian, jumlah penerima manfaat, siklus menu, keterlibatan UMKM, hingga tenaga kerja.
Bahkan, seluruh kepala SPPG disebut diwajibkan membuka kanal media sosial untuk menampilkan menu harian lengkap dengan informasi kalori dan standar harga.
“Karena ada riak-riak di masyarakat soal dugaan markup harga, maka kami dorong keterbukaan lewat publikasi menu harian agar masyarakat bisa melihat langsung,” katanya.
Soal insiden keracunan makanan di Jeneponto pada 23 April 2026, Handayani memastikan dapur penyedia layanan telah dihentikan sementara sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
“SPPG tersebut kami suspend. SOP-nya memang seperti itu. Kami investigasi, cek ulang sertifikasi, kualitas air, sistem IPAL, dan kepatuhan SOP,” tukasnya.
