KabarMakassar.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 71 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Pemerintah kini mempercepat proses sertifikasi guna menekan risiko insiden keracunan pangan dalam program makan bergizi gratis.
Konsolidasi percepatan penerbitan SLHS dilakukan bersama seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sertifikasi tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan keamanan pangan di setiap SPPG.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Ranto mengatakan sertifikasi laik hygiene dan sanitasi menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah itu diambil menyusul sejumlah insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
“Jadi kita memang ini konsolidasi dengan seluruh Kepala Dinas Kesehatan. Kita ingin lakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Salah satunya itu SLHS,” ujar Ranto, baru-baru ini.
Menurut dia, aspek kebersihan makanan menjadi faktor utama yang harus dibenahi dalam operasional SPPG. Beberapa persoalan ditemukan mulai dari kualitas air hingga sistem pengolahan limbah.
“Di antara itu kita menemukan memang yang menjadi titik kelemahan saat ini di dalam standar keamanan pangan, banyak ditemukan karena SLHS yang belum ada. Ada kondisi-kondisi di mana kualitas airnya, kemudian juga ipalnya, itu menyebabkan kita ingin segera lakukan perbaikan sehingga standar itu bisa dipenuhi seluruh SLHS yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan,” katanya.
Ranto menyebut capaian SLHS di Sulawesi Selatan sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Sebagian besar SPPG disebut sedang dalam proses melengkapi persyaratan sertifikasi.
“Di Sulawesi Selatan saat ini kita sudah 71 persen yang memiliki SLHS, sekitar 20 persennya itu sudah ongoing, jadi relatif tinggal sedikit lagi. Jadi kita tinggal lakukan percepatan,” ujarnya.
Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kabupaten/kota nantinya menjadi pihak yang menerbitkan sertifikasi tersebut. Sosialisasi juga melibatkan yayasan yang menaungi unit-unit SPPG di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman mengatakan sertifikasi hygiene sanitasi penting untuk mencegah kasus keracunan pangan. Menurutnya, insiden keracunan selama ini diduga berkaitan dengan aspek kelayakan konsumsi makanan.
“Sertifikasi laik hygiene dan sanitasi ini karena banyaknya insiden yang terjadi dan itu kita sadari semua bahwa pasti itu adalah terkait dengan mungkin dari kebersihan atau dan sebagainya,” kata Jufri.
Ia menjelaskan proses sosialisasi dilakukan secara bertahap karena jumlah SPPG di Sulsel mencapai ribuan unit. Yayasan yang menaungi SPPG diminta melanjutkan edukasi kepada seluruh pengelola dapur layanan gizi.
“Maka tugasnya yang yayasan itu kembali melakukan sosialisasi lanjutan. Dia harus membuktikan bahwa dia sudah lakukan (sosialisai) Kalau dia mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada anggota yayasan, lihat aja SPPG di dalamnya sudah berapa dapat SLHS. Kalau masih kurang, berarti tidak sampai yang diberikan kepada mereka,” ujarnya.
Pemerintah berharap percepatan penerbitan SLHS dapat memperkecil potensi kejadian keracunan pangan di sekolah. Standar keamanan pangan disebut menjadi fondasi utama keberhasilan program makan bergizi gratis di daerah.
