KabarMakassar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Yeni Rahman, menyoroti keras pola pembangunan infrastruktur pendidikan yang dinilai masih setengah-setengah saat melakukan pengawasan pelaksanaan APBD 2026 di SMA Negeri 14 Makassar, Kecamatan Mariso, Senin (27/04).
Dalam tinjauannya, Srikandi PKS itu mengaku menemukan persoalan klasik pada sarana dan prasarana sekolah, terutama pola rehabilitasi yang tidak menyeluruh dan cenderung tambal sulam dari tahun ke tahun.
“Saya lihat langsung dari ujung sampai ujung, masih banyak yang belum tuntas. Kita ini sering bangun setengah-setengah. Sekolah dapat dua ruang kelas baru, tapi tahun berikutnya tidak berlanjut,” tegasnya.
Ia membandingkan dengan hasil pengawasan sebelumnya di salah satu SMK di Makassar, di mana pendekatan pembangunan dilakukan secara total, bukan parsial. Menurutnya, metode tersebut jauh lebih efektif dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
“Kalau mau gedung sekolah bagus, jangan setengah-setengah. Harus dibongkar sekalian dan dibangun secara menyeluruh,” ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel itu menilai, pola pembangunan yang tidak berkelanjutan justru berdampak pada kualitas proses belajar mengajar. Ia menegaskan, pengawasan APBD tidak boleh berhenti pada serapan anggaran, tetapi harus memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan.
“Revitalisasi itu harus jelas hasilnya. Kalau hanya tambal sulam, kualitas sekolah tidak akan pernah maksimal,” katanya.
Selain infrastruktur, Yeni juga menyinggung arah kebijakan pendidikan yang menurutnya masih belum sepenuhnya berpihak pada semua siswa. Ia menilai, sistem saat ini cenderung hanya memberi ruang bagi siswa berprestasi, sementara siswa yang membutuhkan pembinaan justru terabaikan.
“Jangan hanya fokus pada anak-anak pintar. Sekolah itu harus bisa mengubah yang kurang menjadi lebih baik, bukan hanya menerima yang sudah bagus dari awal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya ketimpangan jika kebijakan pendidikan, termasuk skema penghargaan bagi guru di sekolah unggulan, tidak dikaji secara matang.
“Kalau ada perbedaan perlakuan, termasuk kesejahteraan guru, ini bisa mengarah ke pendidikan eksklusif. Kita harus jaga agar pendidikan tetap inklusif,” tegasnya.
Yeni menambahkan, peran orang tua dan sekolah harus diperkuat dalam menangani persoalan siswa, termasuk ketika anak mengalami penurunan motivasi belajar.
“Kalau anak mulai malas, jangan langsung disalahkan. Harus dicari apa yang kurang, dan orang tua perlu aktif berkomunikasi dengan sekolah,” katanya.
Ia memastikan, hasil pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD Sulsel dalam mendorong kebijakan pendidikan yang lebih merata, termasuk perbaikan pola pembangunan sekolah agar tidak lagi dilakukan secara parsial.
