KabarSelatan.id — Ratusan Honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Bulukumba, Rabu (26/10).
Menggunakan atribut lengkap, Satpol-PP yang biasa mengawal aksi demonstran ini langsung bersama puluhan honorer dari berbagai instansi merangsek masuk ke kantor perwakilan rakyat tersebut.
Padahal saat itu, para dewan dan pejabat lainnya melakukan pembahasan di rapat paripurna bersama Bupati Bulukumba dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andi Roslinda.
Secara spontan, para demonstran langsung mempertanyakan status mereka yang terancam menganggur akibat pendataan ulang non ASN yang diduga pilih kasih sebab pendataan ulang melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya didaftarkan oleh beberapa orang saja, lantaran tidak ada informasi mengenai pendataan tersebut.
" Pendataan ulang tanggal 3 Oktober 2022 dibuka, namun infonya itu baru kami tahu ditanggal 21 Oktober sore, sehari sebelum pendaftaran ditutup pada tanggal 22 Oktober," sesal salah seorang Honorer Satpol PP, Ela.
Yang menjadi masalah, beberapa honorer BKPSDM malah terdaftar. Sehingga ada kesan pilih kasih.
" Dari web pendataan, ada beberapa honorer BKPSDM yang sudah mendaftarkan diri, berarti informasi ini memang sengaja disembunyikan," teriak Komandan Kompi, Damkar dan Satpol PP Bulukumba, Agus Tono.
Kepala BKPSDM Bulukumba, Andi Roslinda yang menemui para demostran mengaku sudah menyampaikan informasi pendataan ulang melalui kepegawaian Oraganisasi Kepegawaian Daerah (OPD) masing-masing.
" Jika banyak honorer BKPSDM yang mendaftar, itu lantaran mereka standbye," kata Rislinda yang disambut riuhan dsn pukulan meja dari ratusan honorer.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, Ali Saleng berjanji akan mengajukan surat di Kemenpan untuk meminta perpanjangan waktu.
Sembari meminta pertambahan waktu tersebut, dia meminta kepada Honorer untuk kembali ke OPD masing-masing untuk mengurusi permasalahn berkas.
" Sehingga jika ada tambahan waktu atau dibuka semuanya sudah jelas, kami juga akan lakukan koordinasindengan kepala OPD, kalau bisa diselamatkan kenapa tidak," janji Ali Saleng.
Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf mengatakan, permasalah honorer saat ini dia menduga dikarenakan kepegawai OPD tidak bekerja.
"Bukan murni kesalahan BKPSDM namun perpanjangan tangan mereka di OPD masing-masing. Harusnya mereka pro aktif, update data pegawai masing-masing, kalau ada salah dari awal dibenahi alamat misalnya karena ini biasanya yang membuat tertolak disistem," kata Andi Utta.
Pendataan Honorer, kata Andi Utta bukan dibuat oleh BKPSDM Bulukumba, melainkan pusat sehingga peran kepegawaian di OPD wajib pro aktif.
" Saya janji akan mengevaluasi mereka (Kepegawaian) semua di OPD masing-masing," tegas Andi Utta.(Akb)
