KabarMakassar.com — Bawaslu Sulawesi Selatan mulai memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu dengan berbasis pada tren kasus yang pernah ditangani di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat strategi pengawasan dan mencegah pelanggaran berkembang menjadi konflik saat tahapan pemilu berlangsung.
Pemetaan tersebut dibahas dalam rapat strategis penyusunan peta risiko pelanggaran pemilihan yang digelar Bawaslu Sulsel di Makassar, Kamis (07/05).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan data penanganan pelanggaran pada pemilu sebelumnya menjadi acuan penting dalam menentukan pola pengawasan di tiap wilayah.
“Penyusunan peta risiko ini menjadi fondasi bagi kita untuk membaca anatomi pelanggaran di setiap wilayah. Dengan memahami tren yang ada, kita dapat menempatkan personel dan strategi pengawasan secara tepat sasaran,” ujar Mardiana.
Menurutnya, pemetaan risiko diperlukan karena setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda. Karena itu, pengawasan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Abdul Malik, menegaskan penyusunan peta risiko harus berbasis data dan fakta penanganan kasus yang telah terjadi sebelumnya.
“Kita tidak bisa bekerja dengan raba-raba. Peta risiko ini harus berbasis pada fakta dan angka dari tren penanganan pelanggaran yang telah kita lalui,” kata Malik.
Ia menambahkan, sinkronisasi data antardaerah menjadi penting untuk menciptakan standar penanganan pelanggaran yang seragam di tingkat kabupaten dan kota, terutama menghadapi dinamika pelanggaran yang semakin kompleks.
Dalam rapat tersebut, Plt Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Maria Amelia Sinaga, turut menyoroti pentingnya pengelolaan data yang sistematis dan terintegrasi.
Menurut Maria, akurasi peta risiko sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan data sejak awal proses penanganan pelanggaran.
“Pengelolaan data penanganan pelanggaran yang ideal harus bersifat sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegas Maria.
Bawaslu Sulsel berharap dokumen peta risiko yang disusun nantinya menjadi panduan pengawasan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di Sulawesi Selatan guna menjaga pelaksanaan demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.
