KabarMakassar.com — Kepala Badan Kepegawaian Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkap tantangan utama penerapan sistem manajemen talenta ASN di daerah masih berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan penerapan sistem meritokrasi.
Sejumlah kepala daerah disebut masih belum siap menerapkan sistem tersebut karena kader ASN yang diproyeksikan menduduki jabatan strategis dinilai belum memenuhi tahapan kompetensi.
“Kalau Indonesia, tantangan selalu ada. Misalnya, tantangannya ada bupati atau wali kota ke saya mengaku belum siap menerapkan manajemen talenta karena merasa kader-kadernya masih di level bawah,” kata Zudan usai kegiatan Expose Manajemen Talenta Instansi Pemda se-Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (07/05).
Menurut Zudan, penerapan manajemen talenta berbeda dengan pola pengisian jabatan melalui open bidding atau lelang jabatan. Dalam sistem manajemen talenta, ASN harus melalui tahapan pengembangan kompetensi dan pengalaman sebelum menduduki jabatan lebih tinggi.
“Dia ingin mengangkat kadernya segera jadi kepala dinas, kalau dengan open bidding, tanpa manajemen talenta, kan bisa langsung dia lompat, tapi itu tidak meritokrasi sistem,” ujarnya.
Ia menjelaskan, manajemen talenta menuntut proses pembinaan ASN dilakukan secara bertahap. Pengembangan kader, kata dia, harus disiapkan melalui pendidikan, pelatihan, hingga pengalaman kerja yang memadai.
“Nah kalau manajemen talenta dipersiapkan dengan baik. Misalnya kadernya harus S2, ya di S2-kan dulu. Kemudian kalau dia harus punya kemampuan teknis, ikut pelatihan dulu. Jadi cara menyiapkan kader bisa dengan sekolah, bisa dengan pendidikan pelatihan, bisa dengan rekam jejak,” katanya.
Zudan menegaskan konsep meritokrasi dalam manajemen talenta mengedepankan jenjang karier yang terukur. ASN harus memiliki pengalaman memimpin secara bertahap sebelum menduduki posisi strategis.
“Tahu nggak filosofi meritokrasi? Itu bertingkat, bertahap. Contoh, eselon 4 membawahi 4 staf, eselon 3 membawahi 10 staff. Di situ latihan dia memimpin. Kepala dinas membawahi 50 staff,” lanjutnya.
Ia menilai ASN yang langsung menduduki jabatan tinggi tanpa pengalaman struktural berpotensi mengalami kesulitan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
“Jadi kalau nggak pernah eselon 3, nggak pernah eselon 4, dari fungsional langsung kepala dinas, kaget dia. Nggak pernah mimpin rapat, nggak pernah ngambil keputusan,” kata Zudan.
Menurutnya, penerapan manajemen talenta bertujuan menciptakan sistem birokrasi berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi. Melalui sistem itu, pemerintah dapat memilih ASN terbaik untuk mendukung program prioritas daerah.
“Meritokrasi seperti ini. Bertingkat, bertahap, diseleksi, dicari yang paling cocok. Nah itulah manajemen talenta, talent pool-nya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zudan juga mengapresiasi langkah Andi Sudirman Sulaiman yang mendorong penerapan manajemen talenta di Sulawesi Selatan.
Ia menyebut Sulsel menjadi provinsi pertama di kawasan Indonesia Tengah dan Timur yang menerapkan sistem tersebut bersama 11 kabupaten/kota.
