KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Gowa menyoroti serius krisis status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini belum menyentuh ratusan guru honorer. Diperkirakan sekitar 600 tenaga pendidik masih belum memiliki kepastian status.
Hal ini mengemuka di tengah penyaluran bantuan sembako kepada 80 guru honorer yang merupakan hasil kolaborasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang diserahkan langsung Wakil Bupati Gowa, Darmawansyah Muin, Selasa (17/3).
“Kami tentunya prihatin masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kepastian status, padahal peran mereka sangat vital,” tegas Darmawansyah.
Ia menilai persoalan ini bukan hanya terjadi di Gowa, melainkan menjadi isu nasional akibat kebijakan pemerintah pusat yang menutup formasi PPPK.
“Ini menjadi perhatian kami. Kami tidak tinggal diam, tetapi terus berupaya agar para guru honorer mendapatkan peluang diangkat menjadi PPPK,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, bantuan sembako dinilai hanya sebagai langkah jangka pendek untuk meringankan beban para guru honorer, khususnya menjelang Idulfitri.
“Terima kasih atas kolaborasi PGRI dan Baznas yang peduli terhadap nasib guru honorer kita,” tambahnya.
Ketua PGRI Kabupaten Gowa, Sampe Mangiriang, menyebut aksi sosial ini sebagai bentuk solidaritas terhadap guru honorer yang tetap mengabdi di tengah keterbatasan kesejahteraan dan status.
“Meski bantuan ini masih terbatas, kami berharap ke depan cakupan penerima bisa lebih luas,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu guru honorer penerima bantuan, Idris Syarif, berharap pemerintah segera membuka kembali peluang pengangkatan PPPK.
“Kami berharap ada peluang lebih luas agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK,” ujarnya.
