KabarMakassar.com — Komisi IX DPR RI menyoroti tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 4,45 persen pada 2025. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 68,80 persen juga menjadi perhatian.
Komisi IX mendorong penguatan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Program pelatihan dinilai perlu diperluas agar tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja, tetapi juga mendorong kewirausahaan.
“Penguatan pelatihan berbasis kompetensi harus terus dimaksimalkan, termasuk memperluas paket pelatihan yang mendorong lulusan membuka usaha mandiri. Ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing,” tegas Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Makassar, Jumat (20/2).
Selain pengangguran, Komisi IX juga menyoroti pentingnya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal.
Kelompok seperti pedagang kaki lima, petugas kebersihan, penyandang disabilitas, dan sektor rentan lainnya dinilai perlu mendapatkan perlindungan yang lebih luas.
Sulawesi Selatan sebelumnya meraih Paritrana Award 2025 atas komitmen dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Cakupan perlindungan bahkan telah menjangkau pekerja rentan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Meski demikian, Komisi IX menilai perlu langkah lebih agresif untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting dalam memperluas akses pelatihan dan perlindungan sosial.
Komisi IX menegaskan akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat struktur ekonomi daerah.
