Oleh: Rina Marlang (Akademisi)
KabarMakassar.com — Negara kita adalah negara yang sejahtera. Kita kaya akan sumber daya alam yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi dalam statistik dunia, kita masih berada dalam strata “pra sejahtera” karena masih banyak rakyat kita yang disebut miskin.
Oleh karena itu, untuk memberdayakan rakyat miskin ini, pemerintah membuat sebuah skema bantuan bernama bansos untuk rakyat miskin dengan acuan berdasarkan desil, yaitu sebuah sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Dengan adanya sistem desil ini, membuat masyarakat kalangan pra sejahtera menjadi sebuah angin segar untuk mendapatkan bansos dari pemerintah ini. Karena tingkat pengelompokan yang berhak mendapatkan bantuan adalah desil 1-4.
Indikatornya yaitu kondisi ekonomi yang memang tergolong miskin, pekerjaan rendah, pendidikan rendah, kondisi rumah yang jauh dari layak. Itulah yang berhak dan sangat layak untuk mendapatkan bansos.
Sebagai penyambung laporan final ke pusat, maka pemerintah menurunkan tim survei langsung ke lapangan untuk mendata setiap warga yang masuk kategori desil 1-4.
Tim survei harus bekerja berdasarkan indikator desil. Tetapi kini yang terjadi adalah banyak warga miskin yang tiba-tiba menjadi kaya versi pemerintah, desil mereka lompat menjadi desil 10, bahkan ada seorang tukang becak yang masuk kategori desil 10, sedangkan ada juga warga lansia yang tidak punya HP, tidak punya aset berharga, malah dikategorikan masuk desil 10 dan terindikasi judol.
Dan laporan yang masuk juga bahwa ada warga yang desilnya 8 dengan beberapa aset yang dimiliki tiba-tiba datanya terjun bebas ke desil 1. Lalu kita pertanyakan, laporan final survei data lapangan ini seperti apa?
Seperti terjadi komedi putar data kemiskinan. Kemudian hal ini dipertanyakan kepada pemerintah yang terkait menangani hal ini, katanya kesalahan input data ini terjadi karena faktor salah ketik data. Sehingga efek dominonya yaitu ada anak yang tidak bisa sekolah, ada keluarga yang harus merenung karena bansosnya terhenti. Inilah yang dibutuhkan: ketelitian dan hati nurani.
Jangan karena algoritma desil lantas kita menghancurkan ruang kesejahteraan keluarga. Apa yang terjadi jika ini terus terjadi? Semoga pemerintah tidak lagi ada salah ketik data, dan tetap harus berdayakan orang-orang yang benar-benar miskin tanpa drama. Agar negara kita tidak stuck di jalur negara berkembang, kita harus bisa melompat menjadi negara maju.
Di sisi lain, progres pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital di Kota Makassar menunjukkan perkembangan signifikan.
Dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah dilakukan penguatan teknis pendataan, posisi Makassar naik dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional (kabarmakassar.com, 1/9/2026). Berita ini tentu cukup menggembirakan.
Semoga ketelitian dan nurani kita senantiasa hadir merawat asa saudara-saudara kita yang paling membutuhkan, agar makna keadilan sosial bukan hanya sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan kenyataan yang dirasakan setiap anak bangsa.
