KabarMakassar.com – Pemerintah Kabupaten Bantaeng menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen ini diwujudkan melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pencanangan tersebut dilakukan dalam Rapat Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, di Kantor Inspektorat Daerah Kab. Bantaeng, pada Kamis (27/11).
Bupati M. Fathul Fauzy Nurdin didampingi Ketua DPRD Bantaeng, H. Budi Santoso, dan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Bambang Supriyono, bersama jajaran Pimpinan Perangkat Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen penuh untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Ini akan dicapai melalui pembenahan, transformasi pelayanan, serta memperkuat integritas aparatur,” ujarnya.
Tujuannya sangat jelas, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebagai simbol keseriusan, acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas. Tiga unit kerja yang menjadi ujung tombak pelayanan publik terlibat dalam penandatanganan ini, yaitu:
Direktur RSUD Prof. Anwar Makkatutu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Aksi ini menunjukkan kesepakatan seluruh jajaran organisasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk bersama-sama membangun integritas dan berkomitmen dalam mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.
Acara Gelar Pengawasan Daerah ini juga menjadi forum strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng untuk memaparkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun berjalan.
Melalui kegiatan ini, Inspektorat berupaya meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sebagai fondasi menuju predikat WBK dan WBBM.
