KabarMakassar.com — Momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 diwarnai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terhadap kondisi ketenagakerjaan yang ada.
Ketua Komisi C DPRD Makassar juga Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Makassar, Azwar Rasmin, mengungkap fakta bahwa angka pengangguran di kota ini nyaris tidak bergerak dalam setahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat pengangguran pada 2024 berada di angka 9,7 persen dan hanya turun tipis menjadi 9,6 persen pada 2025.
“Pengangguran di Kota Makassar itu kita soroti, kenapa penurunannya sangat kecil, hanya 0,1 persen. Ini miris kalau dilihat per tahun,” tegas Azwar, Kamis (30/04).
Politisi PKS itu mempertanyakan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum mampu mendorong penurunan signifikan angka pengangguran. Menurutnya, stagnasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya optimalisasi anggaran daerah.
“Apa kerja-kerjanya ini SKPD-SKPD? Mungkin juga karena anggaran tidak maksimal, banyak Silpa. Kalau itu dibelanjakan dengan baik, tentu pengangguran bisa berkurang,” ujarnya.
Azwar juga menyoroti tidak jelasnya penjelasan pemerintah kota terkait minimnya penurunan tersebut. Ia menilai kondisi ini tidak boleh terus berulang dan membutuhkan langkah percepatan yang konkret.
“Alasannya tidak jelas. Harusnya bisa ditekan sampai 5 persen. Jangan tiap tahun cuma turun 0,1 persen,” katanya.
Selain itu, ia mendorong kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja lokal. Menurutnya, warga Makassar harus mendapatkan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja di wilayahnya sendiri.
“Jangan malah yang lebih mudah dapat pekerjaan itu warga luar. Harus ada prioritas, bahkan kuota untuk warga ber-KTP Makassar,” tegasnya.
Ia menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal tidak kalah bersaing, namun selama ini kurang diberikan ruang dan kesempatan.
“SDM kita ini layak, bukan tidak mampu. Tapi tidak diberi kesempatan lebih. Pemerintah harus kasih ‘jalan tol’ untuk warga Makassar,” ujarnya.
Azwar juga mencontohkan kebijakan di daerah lain yang memberikan porsi khusus bagi tenaga kerja lokal sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah kota untuk segera berakselerasi dalam menciptakan lapangan kerja, termasuk dengan memaksimalkan belanja daerah agar tidak terjadi sisa anggaran (Silpa) yang besar.
“Yang penting turunkan angka pengangguran. Mau bagaimana caranya, silakan berimprovisasi, tapi hasilnya harus terlihat,” kuncinya.
Sorotan ini menjadi ironi di tengah perayaan May Day yang identik dengan perjuangan kesejahteraan buruh, ketika data menunjukkan persoalan mendasar ketenagakerjaan di Makassar masih belum mengalami perbaikan signifikan.
