KabarMakassar.com — Founder lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi patahkan teori Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia (RI) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, harus dari Suku Jawa.
Menurutnya, politik Jawa memang ada, namun tidak menjadi dasar teori Presiden RI harus orang Jawa. “Pemikiran Politik jawa itu ada. Menurut saya ini hanyalah sebuah istilah. Tidak bisa diklasifikasikan sebagai teori. Walaupun kenyataannya masih berlaku,” ujar Hasan, dalam diskusi Memilih Damai, Masihkah berlaku The Iron Law Of Indonesia Politics “Jawa adalah kunci pada pemilu 2024", di Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP Unhas, Senin (14/11).
Meski diakuinya, pada Pilpres belakangan ini selalu dimenangkan oleh Suku Jawa. Namun, hal tersebut perlu diukur dari beberapa penyajian konteks, seperti lembaga survey.
"Pemilu kitakan baru 4 kali. Kalau bicara dalam konteks Jawa, mungkin kita harus memasangi dalam beberapa penyajian. Kalau Jawa dalam konteks sebuah Pulau, itu soal lembaga survey. Memang kalau membagi komposisi survey, hampir 60 persen itu penduduk indonesia terdiam di Pulau Jawa, 20 persen Sumatera, dan pulau-pulau lainnya, dan 20 persen lagi digabungkan Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Bali dan Papua itu semua hanya 20 persen. Jadi kalau digabung Jawa Barat plus Jakarta, itu lebih besar dari pada Indonesia Timur,” ungkapnya.
Sehingga, lanjutnya dalam konteks ini berbicara politik elektoral, dimana Jawa sebagai pulau dengan penduduk yang banyak. “Dalam konteks itu, orang pertama kali berpikir pada politik elektoral itu, memancing ikan di kolam. Karena kepadatan dan populasi orang di sana (jawa),” jelasnya.
Sementara, jika dilihat dalam konteks teknis dan kultur, The Iron Law Of Indonesia Politics justru berbeda.
“Nah kalau kita berbicara dalam konteks teknis dan kultur itu hal yang berbeda. Jadi memang kita melalui 4 kali pemilu tidak bisa menjadikan data statistik. Bahwa ini adalah The Iron Law of Indonesia Politics. Jadi tidak bisa dikatakan dengan rumus itu. Karena bukan Jawa kemudian tidak menang,” bebernya.
Hasan Nasbi menuturkan, dugaan The Iron Law Of Indonesia Politics terlalu cepat disimpulkan.
Serta sayangnya hingga saat ini tak sedikit praktisi politik yang berpikir jangka pendek sehingga teori ini makin menguat.
“Menurut saya terlalu cepat dikatakan begitu. Masalah di dalam politik adalah orang berpikir praktis jangka pendek. Dari pada kita habis tenaga, habis uang, jadi kita menyerah saja dengan faktor ini. Kalaupun maju kita jadi nomor dua saja,” tuturnya.
Lebih lanjut, Founder lembaga survei Cyrus Network ini menjelaskan, teori ini dapat dipatahkan jika ada orang non jawa maju dalam Capres 2024 mendatang.
“Menurut saya ke depan, kalau ini ingin ditumbangkan teori itu, harus ada yang berani coba. Karena kalau tidak ada yang berani coba, maka teori ini akan betulan terjadi. Karena kita tidak berani mematahkan itu,” pungkasnya.
