KabarMakassar.com — Sebanyak tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan berhasil diamankan untuk melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Proyek tersebut kini masih dalam tahap verifikasi lahan oleh pemerintah pusat sebelum masuk tahap kontrak pekerjaan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan proses kontrak pembangunan dapat dimulai pada Mei atau Juni 2026. Persiapan administrasi menjadi faktor penting agar pembangunan dapat segera direalisasikan sesuai jadwal.
Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menyebutkan bahwa saat ini jumlah daerah yang telah memiliki Sekolah Rakyat di Sulsel masih terbatas. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota dalam beberapa tahun ke depan.
Percepatan pembangunan menjadi fokus utama agar program tersebut dapat berjalan lebih cepat dari target nasional. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi.
“Ya, jadi kita di Sulsel ini baru sembilan (Sekolah Rakyat) dari 24 kabupaten kota,” ucap Malik, Jumat (10/04).
Ia menjelaskan bahwa secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan berlangsung selama satu periode pemerintahan. Namun, Pemprov Sulsel berharap realisasi pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat dari target tersebut.
Pemprov Sulsel juga mendorong kabupaten yang belum memiliki Sekolah Rakyat untuk segera menyiapkan lahan dan dokumen pendukung. Upaya percepatan ini dilakukan agar pemerataan akses pendidikan dapat tercapai lebih merata di seluruh wilayah Sulsel.
“Itu memang sebenarnya targetnya sampai dengan lima tahun, satu periode Pak Prabowo menjabat. Tapi kita berharap dua atau tiga tahun itu sudah 100% di Sulsel. Sehingga Pak Gubernur menekankan kami untuk menggenjot segera dibangun di kabupaten yang belum ada,” katanya.
Selain mendorong percepatan pembangunan, Pemprov Sulsel juga aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan prioritas pembangunan. Komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak di kementerian guna memastikan usulan dari Sulsel dapat segera diproses.
Selain itu, Pemprov juga berupaya memastikan kesiapan lahan di setiap kabupaten yang mengajukan proposal pembangunan. Langkah ini penting agar Sulsel dapat bersaing dengan daerah lain dalam mendapatkan alokasi pembangunan nasional.
Saat ini tercatat sebanyak 13 kabupaten di Sulawesi Selatan telah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Proposal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan sebagai syarat utama pembangunan.
Dari jumlah tersebut, tujuh kabupaten telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2026. Daerah lain masih berpeluang masuk daftar prioritas apabila memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
“Alhamdulillah ini direspon baik, dari kurang lebih 13 kabupaten yang sudah memasukkan proposal, di mana artinya sudah ada lahan tersedia di kabupaten itu, sekarang sudah ada tujuh yang menjadi prioritas untuk pembangunan mulai 2026 ini,” jelas Malik.
Malik juga menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini menjadi bagian dari program nasional yang jumlahnya terbatas. Dari total rencana pembangunan nasional, hanya sekitar 100 sekolah yang akan dibangun pada tahun 2026.
Oleh karena itu, setiap daerah harus bersaing untuk memenuhi persyaratan agar dapat masuk dalam daftar final pembangunan. Penentuan akhir jumlah lokasi akan dilakukan setelah proses kontrak resmi ditandatangani.
“Ini masih rebutan, karena tahun ini cuma ada 100 secara nasional di Indonesia, kita insyallah sudah masuk tujuh, dan itu artinya belum selesai kita berusaha, karena ini bisa saja dia berkurang atau bertambah. Finalnya itu adalah nanti pada saat kontrak. Kontraknya itu insyallah nanti, kalau bukan Mei, bulan Juni, sudah mulai berkontrak,” tuturnya.
Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan seluruh dokumen administrasi sebelum pembangunan dimulai. Dokumen yang harus dipenuhi meliputi analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, serta persetujuan bangunan gedung.
Kelengkapan administrasi tersebut, disebut Malik, menjadi syarat wajib sebelum proyek konstruksi dapat dilaksanakan. Pemerintah daerah diingatkan agar tidak terlambat dalam menyelesaikan seluruh dokumen pendukung tersebut.
“Kemudian, semua daerah sudah harus menyiapkan administrasinya, seperti amdalnya, amdalalin, PBG, semua. Itu semua harus disiapkan, sebelum dilakukan pembangunan. Jadi pada saat kontrak, urus administrasi, kemudian dilakukan pembangunan,” bebernya.
Saat ini proses verifikasi lahan masih berlangsung untuk memastikan lokasi yang diusulkan memenuhi syarat teknis. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai status kepemilikan lahan serta kondisi geografis yang memungkinkan pembangunan.
Lahan yang belum berstatus resmi milik pemerintah daerah atau memiliki kondisi kontur ekstrem berpotensi tidak lolos verifikasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh persyaratan lahan telah terpenuhi sejak awal.
“Nah sekarang ini masih proses verifikasi terhadap lahan yang betul-betul layak atau tidak layak. Seperti contoh, ada lahan kalau dia belum balik nama ke Pemda, berarti tidak layak. Kalau kondisi lahannya konturnya ekstrim, kemiringannya ekstrim, itu juga tidak layak,” jelasnya.
Malik menambahkan bahwa tujuh kabupaten yang saat ini menjadi prioritas telah lolos verifikasi awal di Kementerian Sosial. Namun, proses verifikasi lanjutan masih dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kelayakan teknis lahan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten agar tidak kehilangan peluang pembangunan. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
“Nah sekarang ini yang lagi tahap verifikasi, survei oleh Kementerian PU. Tapi tujuh ini sudah lolos di Kementerian Sosial, tinggal Kementerian PU. Makanya kami dengan Kabupaten Kota terus berkoordinasi untuk mengawal, jangan sampai lepas,” tegasnya.
Adapun tujuh daerah yang masuk prioritas pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026 meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Toraja Utara, dan Enrekang.
Sementara itu, Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya diusulkan, belum dapat memenuhi persyaratan lahan sehingga belum masuk rencana pembangunan tahun ini karena masih harus menyelesaikan proses balik nama ke Pemda.
