KabarMakassar.com — Komisi III DPR RI menegaskan kembali bahwa integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam mendorong keberhasilan reformasi hukum nasional.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyoroti sejumlah aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari institusi penegak hukum, terutama terkait pengawasan internal. Ia menyebut bahwa setiap penyidik harus memastikan kewenangan yang diberikan negara tidak disalahgunakan.
“Sistem hukum yang ideal hanya bisa berjalan jika aparat profesional dan berintegritas. Pengawasan internal harus diperkuat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” ujar Politisi Nasdem asal Sulsel itu, Rabu (19/11).
Rudianto juga menyinggung berlakunya KUHP baru yang dinilainya dapat membantu menekan praktik-praktik penyimpangan. Namun ia menegaskan bahwa perubahan aturan tidak akan memberi dampak signifikan tanpa disiplin dan ketegasan dalam menindak pelanggaran.
“Penegakan disiplin harus tetap konsisten, terutama dalam menindak oknum yang merusak citra lembaga,” katanya.
Rudianto turut menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian di tingkat bawah. Ia menilai banyak anggota Polri di lapangan bekerja dengan respons cepat dan dedikasi tinggi, seperti dalam penanganan kasus penculikan anak di Makassar yang sempat viral.
“Penting juga diberi apresiasi polisi-polisi di level bawah agar mereka semakin bersemangat. Tidak hanya kombes atau jenderal, tapi juga mereka yang berpangkat rendah,” tuturnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan tunjangan Bhabinkamtibmas yang menurutnya perlu perhatian lebih, mengingat peran mereka sebagai wajah Polri di tengah masyarakat. Banyaknya wilayah yang ditangani oleh satu petugas dinilai menjadi tantangan besar dalam pelayanan keamanan.
Rudianto juga menyoroti turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hal itu membuat kesalahan kecil aparat sering menjadi sorotan besar, padahal banyak anggota Polri yang bekerja dengan integritas.
“Informasi positif harus disampaikan lebih masif agar kepercayaan masyarakat bisa diperbaiki,” katanya.
Ia menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh dimaknai sebagai upaya melemahkan institusi tersebut. Sebaliknya, reformasi harus diarahkan untuk memperkuat peran Polri dalam sistem demokrasi.
“Kalau bicara reformasi Polri, itu sesungguhnya bicara penguatan kelembagaan Polri. Saya tidak setuju jika reformasi dimaknai sebagai pelemahan. Di era demokrasi, Polri justru harus semakin kuat,” pungkasnya.
