KabarMakassar.com — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Meity Rahmatia, menyoroti dugaan penyalahgunaan narkoba yang disertai insiden penikaman antarwarga binaan di Lapas Makassar.
Ia meminta kasus tersebut diusut secara menyeluruh dan transparan guna memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan fungsi pemasyarakatan.
Meity menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga segala bentuk peredaran narkoba maupun tindak kekerasan tidak dapat ditoleransi.
“Kami sangat prihatin dengan informasi yang beredar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba dan insiden kekerasan di Lapas Makassar. Jika terbukti benar, maka kejadian ini menunjukkan adanya persoalan yang harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh. Lapas harus menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (14/06).
Politikus Fraksi PKS itu mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan investigasi secara cepat, akuntabel, dan terbuka. Menurutnya, setiap pihak yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun oknum petugas, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pengawasan di dalam lapas, termasuk penguatan deteksi dini, peningkatan integritas petugas, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah peredaran narkotika.
“Negara tidak boleh kalah terhadap jaringan narkotika yang mencoba beroperasi dari balik tembok penjara. Karena itu, saya mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil langkah tegas dan terukur guna memastikan lapas benar-benar bersih dari narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” tegasnya.
Selain menyoroti kasus di Lapas Makassar, Meity juga mengingatkan adanya temuan aparat terkait dugaan peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas Bollangi, Kabupaten Gowa. Ia meminta pemerintah menunjukkan langkah penyelesaian yang jelas agar kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memperoleh kepastian bahwa negara hadir menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menjalankan fungsi pembinaan pemasyarakatan secara optimal. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali,” tukasnya.
