KabarMakassar.com — Belasan petani Merica memasang spanduk berisi penolakan perluasan wilayah tambang nikel PT Vale di sejumlah desa di Kecamatan Towuti pada Senin (15/05) lalu.
Aksi tersebut dilakukan menolak rencana perluasan tambang nikel PT Vale di blok Tanamalia atau Pengunungan Lumereo.
Menanggapi hal itu, Head of Communication PT Vale Indonesia TBK, Bayu Aji mengatakan pihaknya selalu mengedepankan dialog dengan masyarakat dan pemerintah setempat serta stakeholder terkait dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui wilayah blok Tanamalia merupakan wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah digunakan masyarakat untuk menanam lada atau merica.
Pihaknya mengaku terus melakukan sosialisasi penghentian perambahan hutan dan melakukan komunikasi kepada para penggarap lahan untuk mendapatkan akses di kebun-kebun mereka pada titik kegiatan eksplorasi
"Perseroan tidak melakukan kegiatan eksplorasi bila tidak mendapatkan akses dari penggarap lahan. Perseroan sangat menyayangkan adanya kegiatan perambahan hutan yang cukup massif yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan", ungkapnya, Rabu (17/05).
Selain itu, terkait konsultasi publik dan persetujuan masyarakat sekitar, pihaknya bersama pemerintah desa telah membentuk forum koordinasi pemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut pihaknya melakukan sosialisasi rencana ekplorasi dan dukungan sosialisasi penghentian perambahan hutan dalam wilayah PPKH PT Vale.
"PT Vale memastikan segala operasi perusahaan menerapkan good mining practices, memastikan segala persyaratan terpenuhi dalam rangka pengelolaan lingkungan dan sosial," bebernya.
Pihaknya juga menyebut melakukan kajian kerentanan masyarakat melalui Social Economic Baseline dan Rencana Pengelolaan Pemangku Kepentingan Proyek (Stakeholder Engagement Plan).
Sementara terkait Hal Asasi Manusia (HAM), pihaknya memiliki komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan HAM kepada masyarakat maupun karyawan.
Pada tahun 2022 melalui sosial studi dan lingkungan untuk kebutuhan proyek Tanamalia pihaknya menghasilkan data dasar masyarakat terkait aset keuangan, sosial, manusia, fisik dan sumber daya alam.
Selain itu, catatan tentang konteks kerentanan masyarakat akibat dampak alam dan konflik konflik social dan juga catatan tentang dinamika penguasaan lahan masyarakat di wilayah proyek Tanamalia dan potensi konflik akibat perampasan sumber daya alam.
Selanjutnya identifikasi masalah, risiko, matriks risiko, dan strategi mitigasi serta daftar isu pemangku kepentingan yang relevan.
"Hasil studi ini menjadi rekomendasi untuk menjalankan siklus proyek tanamalia mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi dan HAM. Kami memiliki Code of Conduct (CoC) mengacu pada Panduan Hak Asasi Manusia PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia," jelasnya.
Dimana, PT Vale Indonesia Tbk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk bisa mengambil peran dan memaksimalkan skill yang dimiliki dalam area operasional.
Hal itu juga sejalan dengan semangat Diversity, Equity and Inclusion (DEI) yang telah dilakukan dengan membuka peluang kesempatan untuk bekerja di semua jenis pekerjaan dan tidak diplot di tempat-tempat khusus saja.Pola ini juga diterapkan diseluruh area operasional PT Vale di Sorowako, Pomalaa dan Morowali.
Pelibatan perempuan dalam project tanamalia sudah menjadi komitmen perseroan, termasuk menyiapkan sarana berbasis gender. Saat ini total pekerja di Tanamalia mencapai 432 orang, dari jumlah tersebut sekitar 39 orang adalah perempuan atau sekitar 9%.
PT Vale memiliki kanal Vale Whistleblower Channel (VWC). Vale Whistleblower Channel adalah sistem yang independen, diawasi oleh berbagai pihak dan memiliki tindak lanjut yang tegas.
Pihaknya berharap, jika adanya pelanggaran yang terjadi di PT Vale dan termasuk dalam lingkup tersebut di atas, diharapkan kerjsamanya untuk segera melaporkan melalui Vale Whistleblower Channel ini.
“Dengan melaporkan pelanggaran, Anda telah ikut berperan aktif bersama PT Vale dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, adil dan jujur dalam bekerja,” harapnya.
