KabarMakassar.com — Permasalahan permodalan menjadi salah satu hambatan utama lambatnya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan. Dari total 3.059 koperasi yang telah diluncurkan, baru 38 yang tercatat benar-benar beroperasi penuh.
Pemerintah daerah menyebut keterbatasan akses ke sumber pembiayaan menjadi salah satu penyebab. Sementara itu, pemerintah pusat mengklaim telah menyiapkan dukungan anggaran dan pendampingan untuk mendorong percepatan.
“Dari 3.059 Koperasi Desa Kelurahan, 2.266 Koperasi Desa ya, baru 38 yang operasional. Jadi sumbernya kan persoalan selama ini permodalan. Itu hasil pembicaraan kita dengan semua teman-teman di daerah, permodalan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Plt Kepala Dinas Koperasi Sulsel, Andi Eka Prasetya, menambahkan bahwa kendala lain yang dihadapi adalah belum turunnya petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat dan mitra strategis seperti Himbara dan BUMN. Akibatnya, koperasi belum memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan skema bisnis serta kemitraan di lapangan.
“Nah kendala yang dihadapi ya itu tadi dengan beberapa mungkin BUMN dan Himbara ini, ini kemungkinan ya, belum turun Juknis, sehingga belum mengatur tentang mekanisme mungkin ya, atau bagaimana skema bisnis-bisnis antara KDKMP dengan mitranya,” ujarnya.
Eka mengatakan beberapa koperasi memang sudah mulai beroperasi, namun masih terbatas pada jenis usaha tertentu. Sementara itu, sebagian lainnya belum menjalankan kegiatan usaha apa pun.
“Kalau beroperasi ya bervariasi. Mungkin ada di suatu tempat KDKMP ini belum beroperasi penyaluran LPG misalnya, atau beras, atau sentra lain. Tapi juga di sisi lain juga sudah ada beberapa KDKMP ini telah beroperasi, ya mungkin hanya sekedar, kan banyak bidang usaha yang dijalankan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dalam kunjungan kerjanya ke Sulsel beberapa Waktu lalu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan anggaran secara khusus untuk memperkuat pelaksanaan program ini di daerah. Langkah ini mencakup penguatan kelembagaan dan konsolidasi proses bisnis koperasi.
“Kita menyiapkan anggaran pendampingan dan capacity building, pelatihan. Sekaligus kita menyiapkan adanya tenaga PMO (Project Management Officer) di setiap daerah yang nanti mengkonsolidasi seluruh proses bisnis dari koperasi desa kelurahan di masing-masing kabupaten/kota,” ungkap Zabadi.
Selain tenaga PMO, kementerian juga mendanai kehadiran enumerator aktif di setiap dinas kabupaten/kota. Enumerator ini akan bertugas memperbarui dan memantau perkembangan data koperasi secara berkala, memastikan semua koperasi yang telah diluncurkan terus mendapatkan perhatian.
“Juga kita siapkan tenaga enumerator di tiap dinas yang juga oleh kementerian dialokasikan pembiayaannya untuk tenaga enumerator yang aktif perkembangan data di setiap kota,” jelasnya.
Zabadi menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat kini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dia berharap seluruh dukungan yang ada mampu mempercepat realisasi koperasi sebagai pusat ekonomi baru di desa dan kelurahan.
“Jadi kita beruntung dapatkan dukungan yang cukup untuk sehingga kita harapkan juga support ke depan dengan anggaran ini akan semakin lebih kuat dibanding yang lalu. Ikhtiar kita membangun koperasi desa kelurahan merah putih ini sebagai pusat ekonomi baru bisa kita wujudkan, koperasi bisa mewujudkan diri sebagai pilar utama perekonomian nasional,” pungkasnya.
