KabarMakassar.com — Musyawarah Cabang (Muscab) IX DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Makassar menjadi panggung penegasan arah politik partai di tengah sorotan terhadap maraknya pragmatisme.
Ketua DPC PPP Makassar, Akbar Yusuf, melontarkan peringatan keras kepada seluruh kader agar tidak pasif dalam dinamika kebijakan publik.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kader PPP harus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas Akbar dalam forum Muscab di Hotel Aswin, Sabtu (25/04).
Ia menekankan, Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum konsolidasi ideologi dan penguatan komitmen politik berbasis nilai keislaman.
Menurutnya, tantangan terbesar partai saat ini adalah menjaga konsistensi di tengah tekanan politik transaksional.
“PPP harus berdiri di atas nilai keislaman. Kekuatan kita bukan pada materi, tapi keyakinan,” ujarnya.
Akbar juga mengingatkan bahwa peran kader tidak hanya hadir dalam kontestasi, tetapi menjadi penjaga moral demokrasi, terutama dalam memperjuangkan kepentingan kelompok kecil.
Ia menyoroti pentingnya keselarasan antara identitas partai dan perilaku kader di lapangan.
“Identitas PPP bukan sekadar simbol, tapi tercermin dari akhlak dan tindakan nyata,” katanya.
Dalam dinamika internal, Akbar mengambil langkah berbeda dengan menyatakan tidak bersedia masuk dalam jajaran formatur. Ia justru mendorong regenerasi dengan mengusulkan posisi tersebut diisi oleh sekretaris DPC.
Sementara itu, Koordinator Steering Committee Muscab, Iskandar Ismail, menjelaskan bahwa pelaksanaan Muscab dilakukan serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan terhubung secara daring.
“Kita fokus pada pembahasan program kerja di Komisi A dan penguatan organisasi di Komisi B,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, forum telah menyepakati empat formatur yang akan merumuskan arah kepemimpinan dan strategi partai ke depan.
Iskandar menegaskan, PPP Makassar memegang peran strategis sebagai barometer politik daerah, sehingga hasil Muscab diharapkan mampu selaras dengan kebijakan pusat sekaligus menjawab kebutuhan lokal.
Agenda Muscab kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tata tertib sebagai tahapan awal persidangan.
