KabarMakassar.com — Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar, Muhammad Fauzan, menilai perhatian pemerintah dan DPRD Kota Makassar masih lebih terfokus pada isu-isu tahunan seperti banjir, sementara persoalan konflik sosial pemuda justru luput dari perhatian serius.
Hal itu disampaikan Fauzan saat menyampaikan pandangan dalam forum refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar, di Hotel Aston, Rabu (24/12).
Ia menyoroti konflik pemuda di wilayah utara Makassar yang menurutnya kerap terjadi, bersifat viral, bahkan mencekam, namun belum ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Konflik pemuda di wilayah utara ini sangat viral dan mencekam. Tapi kita jarang melihat pembahasan yang serius dan berkelanjutan. Yang sering dibahas justru isu-isu tahunan seperti banjir,” ujar Fauzan.
Ia juga mengkritik pola respons kebijakan yang dinilai lebih reaktif terhadap isu yang ramai di media sosial dibandingkan aspirasi formal masyarakat. Menurut Fauzan, DPRD sejatinya memiliki bank data aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses di 15 kecamatan di Kota Makassar. Namun, realitanya banyak aspirasi tersebut tidak terimplementasi.
“Kami melihat ada jarak antara hasil reses dengan kebijakan yang dijalankan. Ketika aspirasi itu tidak viral, sering kali tidak ada dampaknya. Yang lebih cepat diselesaikan justru isu yang ramai di media sosial,” tegasnya.
Fauzan menyebut kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena suara masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme formal seolah kalah kuat dibandingkan tekanan publik di ruang digital. Ia menilai hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara DPRD dan pemerintah kota.
Lebih jauh, KNPI Makassar mendorong agar isu kepemudaan dilihat dalam perspektif jangka panjang. Fauzan mengajak semua pihak untuk mulai memikirkan kondisi pemuda Makassar dalam 30 hingga 40 tahun ke depan, mengingat generasi muda saat ini kelak akan menjadi pemimpin kota.
“Ini soal waktu. Pemuda hari ini, mahasiswa hari ini, nantinya akan berada di posisi depan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama Pemkot dan DPRD untuk meredam konflik sosial pemuda, khususnya di wilayah utara?” katanya.
Ia mempertanyakan apakah konflik sosial pemuda yang terus berulang setiap tahun akan dibiarkan tanpa solusi nyata. Menurutnya, pemerintah perlu hadir dengan program pemberdayaan pemuda yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat ketika konflik terjadi.
“Apakah konflik ini mau kita biarkan terus berulang setiap tahun? Kita harus refleksi. Tahun 2025 ini harus jadi pelajaran, dan mudah-mudahan di 2026 konflik seperti ini tidak lagi terjadi,” ujarnya.
Selain konflik sosial, Fauzan juga menyoroti potensi besar pemuda di sektor UMKM yang menurutnya belum tergarap optimal. Ia menilai pemuda bukan hanya objek kebijakan, melainkan subjek pembangunan yang harus diberi ruang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial.
“Pemuda ini generasi penerus. Kita ini calon pemimpin Makassar ke depan. Tapi dalam diskusi-diskusi, isu kepemudaan sering tidak disentuh sama sekali,” kata Fauzan.
Ia kembali menegaskan bahwa isu banjir memang penting, namun tidak boleh terus-menerus menjadi satu-satunya fokus pembahasan tanpa kejelasan solusi dari periode ke periode pemerintahan.
“Isu banjir ini isu tahunan. Setiap tahun dibahas, tapi hasilnya masih sama. Sementara konflik pemuda dan pemberdayaan pemuda justru jarang dibicarakan secara serius,” ujarnya.
KNPI Makassar berharap forum-forum refleksi dan diskusi akhir tahun tidak berhenti pada tataran seremonial semata, melainkan menghasilkan rekomendasi yang memiliki dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Makassar.
“Kami berharap pertemuan seperti ini tidak hanya seremonial, tapi benar-benar menghasilkan output yang berkelanjutan dan berdampak bagi kota ini,” pungkas Fauzan.
