KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) turut menghadiri kegiatan advokasi yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Haris Halid, terkait kebijakan pencegahan risiko dan perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan PT Masmindo Dwi Area (PT MDA), di Kantor DPD RI Perwakilan Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Kamis (05/02).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta delegasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu, Polda Sulsel, dan Polres Luwu.
Appi menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan setiap rencana pembangunan, termasuk di sektor pertambangan, berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keberlanjutan.
Appi menggaris bawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan sejak tahap pra-penambangan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor ini penting agar kebijakan yang disusun tidak hanya memikirkan regulasi, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial di lapangan
“Pembangunan akan lebih kuat ketika masyarakat di sekitar wilayah terdampak dilibatkan dan memperoleh manfaat nyata,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Appi menekankan pentingnya menyertai peningkatan kapasitas seiring penyerapan tenaga kerja. Agar pemberdayaan masyarakat lokal dapat berkelanjutan, hal itu untuk mengantisipasi mobilitas tenaga kerja ke Kota Makassar dan potensi dampak sosial yang menyertainya.
Ia menekankan sinergi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.
“Kami berharap dari Kota Makassar ini terjadi sebuah kesepakatan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah Kota Makassar siap mendukung sesuai peran dan kewenangan yang dimiliki,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Haris Halid menegaskan keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya sebatas pekerja, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, kesiapan sosial, serta perlindungan terhadap potensi dampak dari aktivitas ekonomi berskala besar.
“Mungkin nanti baiknya ada lembaga yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menampung semua ini, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Munafri yang telah menyempatkan hadir sebagai tuan rumah dan menunjukkan komitmen dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
