KabarMakassar.com — Bawaslu Sulsel mulai mematangkan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif menjelang tahapan demokrasi berikutnya.
Melalui rapat koordinasi yang digelar secara hybrid, persiapan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 resmi digenjot untuk dilaksanakan serentak di 24 kabupaten/kota.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, bersama anggota Saiful Jihad dan Andarias Duma.
Program P2P dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Oktober 2026 dan diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Mardiana menegaskan bahwa P2P bukan sekadar agenda rutin, melainkan representasi kerja kolektif seluruh jajaran pengawas pemilu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas divisi agar program tersebut mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
“Kegiatan P2P ini adalah kegiatan Bawaslu secara keseluruhan. Kita harus bergerak bersama dan membunyikan program ini di berbagai lini agar dampaknya benar-benar terasa,” tegasnya.
Sementara itu, Saiful Jihad menyoroti pentingnya keberlanjutan program setelah pelaksanaan. Menurutnya, keberhasilan P2P tidak hanya diukur dari kegiatan yang berlangsung, tetapi dari kontribusi nyata para alumni di tengah masyarakat.
“Kita harus memastikan ada tindak lanjut. Salah satu langkah strategis adalah membentuk komunitas digital alumni P2P sebagai ruang kolaborasi pengawasan partisipatif,” ujarnya.
Di sisi lain, aspek keterbatasan anggaran juga menjadi perhatian dalam penguatan program ini. Andarias Duma’ mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat kinerja.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti. Justru kita dituntut tetap optimal. P2P ini wadah strategis untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Sulsel menegaskan komitmennya menjadikan P2P 2026 sebagai program yang tidak berhenti pada seremoni. Targetnya, lahir kader-kader pengawas partisipatif yang kritis dan aktif mengawal proses demokrasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
