kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Fenomena Lapak Dicat Kuning, dr Udin: Pedagang Ingin Survive Bukan Politik

Fenomena Lapak Dicat Kuning, dr Udin: Pedagang Ingin Survive Bukan Politik
Suasana Lapak Cat Kuning di di sekitar SMK 4, Kecamatan Bontoala, (Dok: Ist).

KabarMakassar.com — Deretan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ujung Tinumbu, tepatnya di sekitar SMK Negeri 4 Makassar, mendadak menjadi sorotan publik setelah berubah warna secara seragam.

Lapak-lapak tersebut dicat kuning dan viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Pengecatan mandiri yang dilakukan para pedagang itu memicu beragam spekulasi. Warna kuning dikaitkan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang merupakan kader Golkar. Isu yang beredar bahkan menyebut pengecatan dilakukan agar lapak mereka terhindar dari penertiban pemerintah kota.

Menanggapi polemik tersebut, Anggota DPRD Kota Makassar, dr Udin Saputra Malik, menegaskan bahwa narasi yang mengaitkan warna kuning dengan unsur politik tidak benar.

“Kalau dibilang warna kuning itu mendukung Golkar supaya tidak digusur, saya rasa itu hoaks yang menyebar di masyarakat dan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Senin (09/02).

Udin menegaskan, tidak ada kaitan politik di balik fenomena tersebut. Namun ia melihat aksi pengecatan seragam itu sebagai ekspresi kegelisahan pedagang di tengah maraknya penertiban PKL.

“Tidak ada unsur politik. Tapi ketika mereka mengecat kuning, itu artinya ada keinginan untuk survive, keinginan mempertahankan pekerjaan mereka,” katanya.

Menurutnya, langkah para pedagang itu lebih mencerminkan upaya bertahan hidup daripada manuver politis. Ia menilai para PKL berusaha menunjukkan eksistensi sekaligus harapan agar tetap bisa mencari nafkah di lokasi tersebut.

“Itu ibarat jeritan mereka untuk tetap bertahan, walaupun mungkin terkesan seperti paksaan,” tambahnya.

Fenomena lapak kuning di Ujung Tinumbu pun menjadi perbincangan luas di ruang publik digital, seiring meningkatnya penertiban PKL di sejumlah titik Kota Makassar.

DPRD meminta polemik tersebut tidak dipolitisasi dan dilihat dari sisi sosial-ekonomi para pedagang kecil yang tengah berjuang mempertahankan penghasilan.

error: Content is protected !!