KabarMakassar.com — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2025 dinilai berpotensi menghadapi kendala serius meski pagu anggarannya melonjak drastis hingga 773,5 persen.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengingatkan bahwa kenaikan anggaran yang begitu besar tidak akan berdampak optimal apabila tidak dibarengi penambahan tenaga verifikator, fasilitator, dan teknisi lapangan yang memadai.
Saadiah menilai ketersediaan sumber daya manusia menjadi titik krusial yang selama ini luput dari perhatian publik, padahal berperan langsung terhadap kualitas hunian yang dibangun dalam program BSPS. Ia menegaskan bahwa kebutuhan tenaga teknis lapangan harus meningkat seiring besarnya volume pekerjaan.
“Kenaikan anggaran harus diikuti dengan penambahan tenaga verifikator, fasilitator, dan tenaga teknis yang memadai. Jangan sampai volume program naik, tetapi tenaga pendukungnya tidak siap. Ini akan berdampak pada kualitas rumah yang dibangun,” tegasnya, Sabtu (22/11).
Ia menjelaskan, verifikator tidak hanya memeriksa kelayakan penerima bantuan, tetapi juga memvalidasi data, mengawasi penggunaan material, serta memastikan proses rehabilitasi rumah memenuhi standar teknis. Kekurangan tenaga verifikasi, menurutnya, dapat memicu lambatnya pengecekan dan lemahnya pengawasan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Di Maluku, rumah-rumah penerima BSPS tersebar di pulau-pulau kecil. Jika tenaga verifikasi terbatas, proses pengecekan akan lambat dan kualitas pekerjaan bisa tidak terawasi dengan baik,” ujarnya.
Saadiah menekankan bahwa pemetaan tenaga teknis harus dilakukan berdasarkan karakter geografis tiap daerah. Ia menyebut khususnya kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menghadapi tantangan transportasi laut, distribusi material, hingga monitoring yang bergantung pada kondisi cuaca dan aksesibilitas wilayah.
“Penambahan pagu tanpa penambahan tenaga verifikasi berpotensi membuat program ini tidak tepat waktu, bahkan bisa menghambat masyarakat yang seharusnya segera mendapatkan rumah layak huni,” sambungnya.
Legislator asal Maluku itu menegaskan bahwa penguatan tenaga verifikasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan, ketahanan struktur, dan kenyamanan warga yang nantinya menghuni rumah hasil program BSPS.
Saadiah mendesak kementerian untuk segera melakukan rekrutmen atau penugasan tambahan tenaga lapangan secara proporsional dengan kenaikan pagu anggaran agar program BSPS 2025 dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang diharapkan.
