KabarMakassar.com — Upaya memperkuat kelembagaan dan kualitas demokrasi kembali menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo.
Melalui forum bertajuk ‘Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan’ Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan setiap tahapan pemilu, agenda ini digelar di Sallo Hotel Sengkang, Sabtu (23/08).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Bawaslu dengan Komisi II DPR RI dan diikuti oleh 30 peserta lintas unsur, mulai dari organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, hingga media. Hadir pula Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Dr. H.M. Taufan Pawe, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Bawaslu RI Dayanto, Anggota Bawaslu Provinsi Sulsel Abdul Malik dan Adnan Jamal, Forkopimda Kabupaten Wajo, serta Kepala Badan Kesbangpol Wajo Drs. Soni Paisal, M.Si yang mewakili Bupati.
Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo Andi Hasnadi menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak mungkin berjalan efektif tanpa keterlibatan masyarakat.
“Bawaslu tidak bisa kerja sendiri. Sangat penting partisipasi masyarakat dan stakeholder untuk bersama menjaga demokrasi. Melalui forum ini saya mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Bupati Wajo melalui Kepala Kesbangpol Soni Paisal. Ia menyoroti praktik politik uang yang dinilai masih menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi di daerah.
“Mari kita bersama-sama menolak politik uang dalam bentuk apapun. Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan sendiri, karena itu masyarakat harus ikut membantu di setiap tahapan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan agar forum penguatan kelembagaan ini tidak dipandang sekadar formalitas.
“Siapa yang mau menata republik ini kalau bukan kita? Kita harus menciptakan SDM pengawas yang berintegritas dan berkapasitas. Forum seperti ini adalah bagian dari pandangan Komisi II untuk memperkuat kelembagaan pemilu. Menatap sistem kepemiluan ke depan ibarat kita menapak anak tangga,” ungkapnya.
Dari sisi teknis, Anggota Bawaslu Provinsi Sulsel Abdul Malik menyoroti hasil evaluasi pasca Pemilu 2024 yang masih menyisakan berbagai catatan. Menurutnya, meski sosialisasi terus dilakukan, masih saja ada kebocoran dalam praktik pengawasan.
“Pemilu dan Pilkada 2024 telah kita laksanakan. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pengawasan,” jelasnya.
