KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), meminta penertiban tegas terhadap parkir truk dan kendaraan besar di sejumlah ruas jalan strategis, khususnya di Jalan Nusantara hingga kawasan titik nol Pelabuhan Makassar.
Penataan ini dinilai penting karena kawasan tersebut merupakan wajah kota yang pertama kali dilihat pengguna jalan saat keluar dari akses tol menuju pelabuhan.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, persoalan parkir tidak hanya berkaitan dengan kendaraan harian, tetapi juga parkir truk-truk besar dan kendaraan ekspedisi yang kerap memanfaatkan bahu jalan secara sembarangan. Kondisi tersebut dinilai mempersempit badan jalan dan memicu kemacetan.
“Tugas pertama kita memastikan tidak ada lagi truk dan mobil parkir di Jalan Nusantara, terutama pas keluar tol. Itu wajah kota. Orang keluar tol langsung melihat kondisi ini,” tegas Appi, Selasa (30/12).
Ia menyoroti kawasan Kecamatan Ujung Tanah, khususnya jalur dari tol menuju Pelabuhan Makassar, yang selama ini kerap dipadati truk panjang milik ekspedisi. Bahkan, di beberapa titik seperti Jalan Teuku Umar, kendaraan besar disebut mengambil hampir separuh badan jalan.
“Truk-truk ini parkir semau-maunya, panjang sekali, akhirnya jalan macet. Tidak ada cerita soal ini, harus ditertibkan,” ujarnya.
Appi menilai upaya penertiban tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh satu instansi. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar akan membentuk tim gabungan lintas sektor dengan melibatkan TNI dan Polri, PD Parkir, serta perangkat wilayah untuk memastikan penertiban berjalan maksimal dan berkelanjutan.
“Tidak cukup kalau kita sendirian. Kita perlu tim gabungan bersama TNI dan Polri untuk memastikan penertiban ini berjalan,” katanya.
Ia juga menyinggung rencana penataan kawasan titik nol di Ujung Tanah, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota, sebagai bagian dari pembenahan wajah Makassar di kawasan pelabuhan.
Appi berharap, dengan penertiban parkir truk, pembukaan jalur alternatif, serta penataan pedestrian, persoalan kemacetan yang kerap dikeluhkan masyarakat dapat berangsur terurai.
Ia meminta seluruh jajaran SKPD dan perangkat wilayah meningkatkan koordinasi serta melengkapi sarana pendukung penertiban di lapangan.
“Ini soal koordinasi dan konsistensi. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan kalau kita fokus dan serius,” pungkasnya.
