KabarMakassar.com — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar nonton bareng (Nobar) film “Pesta Babi” di Sekretariat AJI Makassar, Jl Toddopuli X No 24, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (9/5) malam.
Film dokumenter garapan Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua Selatan menghadapi tekanan dengan proyek strategis nasional (PSN).
Film berdurasi sekira 95 menit memperlihatkan masalah kompleks dihadapi masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven, Digoel dan Mappi.
Mulai dari kerusakan hutan untuk PSN, perampasan tanah adat, hilangnya sumber pangan tradisional hingga kekhawatiran masyarakat atas masa depan generasi pelanjut.
Dalam dokumenter itu, juga memperlihatkan perlawanan ditunjukan masyarakat adat untuk menjaga haknya.
Pemutaran film Pesta Babi digelar AJI Makassar menarik animo masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa hingga organisasi independent nirlaba.
Mahasiswa asal Biak, Papua, Frans menyebut, film dokumenter Pesta Babi menggambarkan realita yang terjadi di Papua.
Bahkan, kondisi di lapangan saat ini jauh lebih parah dibandingkan dalam film.
“Saya pikir kalau realita yang terjadi di Papua kan lebih kompleks lagi, karena di Papua yang terjadi bukan hanya pembabatan hutan, tapi perampasan ruang hidup. Bukan hanya di darat saja yang dirampas, tapi lautnya juga mau dikuasai juga,”sebutnya.
Salah satu bagian film menarik bagi Frans ketika memperlihatkan perampasan, pembabatan hutan dengan skala besar.
Hal ini baru pertama kali terjadi. Tak ayal, ia merasa beserta masyarakat Papua seperti mengalami genosida.
Seperti yang dialami Suku Aborigin di Australia dan Suku Indian di Amerika Serikat.
“Sekarang sudah hampir terjadi terhadap kami orang asli Papua juga. Genosida secara perlahan,” katanya.
Mahasiswa kampus swasta di Makassar ini menceritakan, dulu akses kesehatan tradisional untuk masyarakat Papua sangat dekat.
Sebab, obat-obatan itu hanya diambil dari hutan. Kini, hutan babat habis. Akibatnya, akses kesehatan semakin sulit.
“Kami mau cari obat harus lebih jauh lagi masuk ke hutan, sedangkan hutan dibabat begini. Kami mau akses kesehatan modern ke rumah sakit butuh kilo-kilo, berkilometer jauh lagi,” tuturnya.
Dalam film Pesta Babi juga memperlihatkan proyek tanam padi di Merauke, difokuskan pada pengembangan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nasional dengan target cetak sawah baru hingga 1 juta hektar untuk ketahanan pangan nasional.
Menurut Frans, menilai warga Papua seperti dipaksa menjalankan program menanam padi tersebut.
Lantaran, makanan pokok masyarakat Papua bukan padi, tapi sagu dan ubi.
“Kami dipaksa tanam padi, saya pikir ini kurang bagus juga dari pemerintah Indonesia karena memaksa kami untuk menghilangkan jati diri Kamilah,” ucapnya.
Ia menyampaikan, dalam film tadi masyarakat dipaksa tanam padi, tetapi tak dibekali dengan pengetahuan.
Akibatnya, hanya kerugian didapatkan. Tak ada hasil sama sekali.
“Jadi saya pikir ya pertanian yang dimaksud sama negara ini pertanian seperti apa? Pertanian hanya menanam padi sajakah? Atau kan saya enggak tahu kalau singkong sama ubi itu termasuk bertani atau bukan,” ujarnya.
Frans berharap film ini bisa ditonton lebih luas oleh masyarakat Indonesia agar publik memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di Bumi Cenderawasih.
Menurutnya, selama ini masyarakat di luar Papua hanya mengenal istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanpa memahami sejarah dan latar belakang kemunculan kelompok tersebut.
“Kalau harapan kami, film ini bisa ditonton lebih banyak lagi oleh masyarakat Indonesia supaya tahu apa sebenarnya yang terjadi di Papua,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat Papua mengenal istilah TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Menurutnya, kelompok tersebut tidak muncul begitu saja tanpa adanya sejarah panjang di belakangnya.
“Kalau Indonesia menyebutnya KKB, kelompok itu juga tidak berdiri begitu saja. Ada sejarah dan latar belakang kenapa sampai muncul Organisasi Papua Merdeka, cuma itu yang selama ini tidak pernah ingin diceritakan,” katanya.
Ia menilai film tersebut dapat menjadi bentuk klarifikasi persoalan di Papua, bukan semata soal KKB atau OPM, melainkan banyak persoalan lain yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam film itu juga ditampilkan kondisi ribuan pengungsi di sejumlah wilayah Papua, seperti di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan hingga Maybrat, Papua Barat.
Menurutnya, selama ini masyarakat luar Papua menganggap para pengungsi mengungsi karena ancaman dari KKB atau TPNPB.
Namun, ia menilai banyak warga justru merasa terancam dengan keberadaan aparat keamanan.
“Selama ini orang-orang lihat pengungsi lari ke hutan karena KKB atau TPNPB. Tapi sebenarnya mereka merasa terancam dengan keberadaan militer Indonesia, baik tentara maupun polisi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi para pengungsi yang memilih bertahan di hutan.
Menurutnya, jika menggunakan logika sederhana, keputusan warga mengungsi ke hutan menjadi pertanyaan tersendiri karena wilayah tersebut justru disebut sebagai basis kelompok bersenjata.
“Kalau KKB atau TPNPB basisnya di hutan, kenapa para pengungsi malah lari ke hutan dan bukan ke pos-pos militer di pinggiran kota. Itu yang menurut saya perlu dipahami lebih dalam,” tuturnya.
