KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengungkap persoalan serius pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar.
Dari total produksi sekitar 800 ton per hari, hanya 67 persen yang mampu terangkut, sementara sisanya diperkirakan mencapai 240 ton masih tertinggal di wilayah permukiman yang ada di Makassar.
“Artinya lebih dari 30 persen sampah ini tidak terangkut. Kalau dihitung, sekitar 240 ton per hari tinggal di wilayah kita. Ini jadi perhatian serius, bahkan bisa lebih,” tegas Appi, Senin (06/04).
Appi meminta seluruh camat dan jajaran terkait segera merombak total sistem pengangkutan sampah, termasuk menyusun alur baru yang lebih efektif serta memastikan kebutuhan armada dianggarkan secepatnya.
“Saya minta dibuat diagram proses pengangkutan sampah. Pastikan waktu buang dan waktu angkut itu sinkron,” jelasnya.
Lebih lanjut, Appi menyoroti praktik yang selama ini terjadi, di mana sampah dibuang jauh sebelum waktu pengangkutan sehingga menimbulkan kesan penumpukan di ruang publik.
“Jangan sampai dibuang jam 7, diangkutnya jam 12. Ada jeda lima jam yang membuat seolah-olah sampah tidak terangkut,” katanya.
Ia juga menegaskan larangan menumpuk sampah di trotoar maupun sudut jalan. Khusus pelaku usaha seperti rumah makan, diminta menempatkan sampah di dalam area masing-masing hingga waktu pengangkutan tiba.
“Saya tidak mau lihat sampah ditumpuk di trotoar. Kalau rumah makan, simpan di dalam dulu, sesuai jadwal baru dijemput,” tegasnya.
Selain sistem pengangkutan, Appi turut menyoroti ketimpangan dalam penarikan iuran sampah sektor komersial. Ia menilai besaran pembayaran yang ada saat ini belum mencerminkan volume sampah yang dihasilkan.
“Saya pernah tanya, ada yang bayar Rp500 ribu per bulan, tapi sampahnya luar biasa banyak. Ini harus dihitung ulang,” ungkapnya.
Ia meminta pendataan ulang seluruh wilayah komersial serta mendorong penerapan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar menarik iuran, tapi bentuk pertanggungjawaban. Kalau buang sampah banyak, masa bebannya dibagi ke kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Appi menekankan pentingnya penataan ulang skema subsidi iuran sampah bagi warga kurang mampu. Ia menilai data penerima saat ini belum akurat dan perlu diverifikasi ulang secara detail di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Saya mau data yang jelas. Harus dipastikan siapa yang memang tidak mampu, supaya pembebasan iuran tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pembebasan iuran bukan sekadar bantuan, melainkan upaya mengurangi beban pengeluaran harian masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Bukan karena kita mau bagi gratis, tapi untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap tenaga kebersihan di lapangan. Munafri mengindikasikan adanya potensi data fiktif dalam daftar petugas.
“Saya masih yakin ada data siluman. Ada nama, tapi orangnya belum tentu ada. Ini harus dipastikan,” tukasnya.
