KabarMakassar.com — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat di daerah.
Usulan tersebut disampaikan Aliyah saat menjadi pembicara dalam Seminar Kebangsaan bertema pembangunan daerah berkelanjutan berbasis lokal. Menurutnya, masyarakat membutuhkan ruang yang lebih terstruktur agar berbagai persoalan yang dihadapi dapat tersampaikan secara langsung dan memperoleh respons yang jelas dari lembaga legislatif.
Aliyah menilai mekanisme serupa yang telah diterapkan di DPR RI layak menjadi rujukan bagi DPRD dalam memperkuat fungsi representasi masyarakat.
“Model Badan Aspirasi Masyarakat yang ada di DPR RI patut dipertimbangkan untuk diterapkan di tingkat daerah agar aspirasi warga tidak hanya didengar, tetapi juga mendapatkan tindak lanjut yang berkelanjutan,” kata Aliyah, Sabtu (06/06).
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika mendekati agenda politik atau pemilihan umum. Menurutnya, suara warga harus menjadi bagian penting dalam setiap proses perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.
Kehadiran BAM, lanjut Aliyah, dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aliyah juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan. Ia menyebut Makassar memiliki karakter masyarakat yang aktif menyampaikan pandangan dan kritik, yang seharusnya menjadi modal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Selain itu, Aliyah mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi anak muda tidak cukup hanya melalui ruang digital, tetapi juga harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan proses pembangunan.
“Anak muda harus hadir sebagai bagian dari solusi. Mereka memiliki ide, kreativitas, dan energi yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan saat ini,” ujarnya.
Aliyah menambahkan, pembangunan yang inklusif hanya dapat tercapai apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda perlu terus diperkuat.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga tersalurkan dengan baik, kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tukasnya.
