KabarMakassar.com — Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) berharap banyak sekolah reguler dan kampus terbuka atau ramah terhadap penyandang disabilitas.
Hal itu diungkapkan melalui cerita-cerita pengalaman para penyandang disabilitas di Makassar melalui buku ‘Memenangkan Inklusi’.
Buku ‘Memenangkan Inklusi’ menceritakan pengalaman mahasiswa difabel di Makassar ketika ditolak masuk ke sekolah reguler dan universitas.
Buku ini ditulis oleh Ketua PerDIK, Nur Syarif Ramadhan dan kawan-kawan yang menceritakan pengalaman 10 orang difabel di Makassar untuk mampu lulus dan menyelesaikan studi dengan lingkungan yang tidak mendukung kondisi disabilitas mereka.
Ketua PerDIK, Nur Syarif Ramadhan mengharapkan banyak sekolah reguler atau universitas yang memberikan ruang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk berkuliah dan menempuh pendidikan.
Selain itu, sekolah maupun universitas sudah sepatutnya mendirikan unit layanan disabilitas yang sifatnya mendukung teman-teman difabel dalam mengikuti proses pendidikan.
“Sebenarnya kita berharap di Makassar ini semakin banyak sekolah reguler ataupun universitas yang memberikan ruang yang terbuka bagi mahasiswa difabel untuk masuk berkuliah di situ dan dari situ kita berharap banyak inisiatif untuk mendirikan unit layanan disabilitas yang sifatnya nanti mendukung teman-teman difabel dalam mengikuti proses pendidikannya baik itu di lingkup perguruan tinggi ataupun sekolah,” ungkapnya, Selasa (20/2).
Menurutnya, saat ini sejumlah universitas mulai terbuka dengan penyandang disabilitas namun untuk sekolah reguler di tingkat SD hingga SMA masih belum ramah disabilitas.
Hal ini, kata Syarif, akibat penyandang disabilitas yang selalu dilekatkan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sehingga ketika ada difabel yang ingin bersekolah di reguler justru dianggap tidak mampu dan tidak bisa menyesuaikan.
Padahal, pendidikan merupakan hak semua bangsa dan sudah sepatutnya aksesibilitas disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siapapun.
“Kita belajar dari sini bahwa ketika akomodasi ketika akses itu disediakan teman-teman difabel juga bisa mengikuti proses pembelajaran yang ada di luar lingkungan sekolah luar biasa yang selama ini difabel selalu diliberi bahwa mereka hanya bisa di SLB,” sambungnya
Ia menjelaskan tantangan terbesar yang dihadapi saat ini pun adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham terkait dengan bagaimana menangani ataupun mendidik siswa difabel di sekolah reguler.
Sehingga kata dia diperlukan pelatihan-pelatihan yang disediakan kepada guru dan juga peningkatan jumlah kuota difabel untuk masuk ke sekolah reguler.
“Kemudian juga kuota siswa difabel untuk masuk di sekolah reguler itu diperbanyak dan betul-betul dalam hal implementasinya itu diperhatikan bukan hanya bagus di atas kertas tetapi bagaimana kemudian itu implementasinya di monitoring betul-betul dan memang bisa menjamin bahwa teman-teman bisa masuk ke sekolah reguler,” pungkasnya.
Adapun data terkait jumlah penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ataupun bersekolah masih sangat kurang. Hal ini diperparah dengan tidak adanya aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Syarif menyebut aksesibilitas di tingkat perguruan tinggi pun masih sangat belum maksimal bahkan dikatakan tidak inklusi dan hanya integritas dengan para penyandang disabilitas yang berupaya bertahan dengan kondisi mereka masing-masing.
“Teman-teman selama ini berusaha untuk bertahan bukan inklusif tapi integrasi jadi kita yang harus menyesuaikan dengan sistem yang ada meskipun saya tidak pesimis ada keinginan dari penentu kebijakan untuk memperbaiki itu cuman memang prosesnya lama lambat sekali kalau misalnya undang-undang disabilitas itu hadir di 2016 ditunggu itu proses yang lama sekali untuk kemudian menghasilkan aturan teknis yang mengatur aspek-aspek fisik di bawahnya yang betul-betul menyentuh teman-teman secara reguler jadi ya saat ini teman-teman difabel itu bertaruh menyesuaikan diri dengan sistem sambil itu memang yang harus dilakukan karena kalau kita berharap dari negara misalnya memulai itu akan sulit jadi memang kita harus harus dulu mengupayakan itu dulu. Sambil pelan-pelan mencoba memperbaiki mengadvokasi negara agar bisa lebih aware lebih sadar terkait dengan pemenuhan aksesibilitas tersebut”, jelasnya
